Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendorong transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan. Salah satu fondasi utamanya adalah implementasi identitas digital atau digital ID.
Sistem digital ID ini bakal menggantikan sistem verifikasi dan administrasi yang selama ini mengandalkan fotokopi atau foto KTP atau identitas fisik lainnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B. Pandjaitan menegaskan orang-orang yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah menerapkan digital ID harus siap diganti.
“Itu sebabnya saya minta Bapak Presiden saya bilang kita akan coba 17 Agustus tapi kalau kalau ada orang enggak setuju di sini, kepada Pak Presiden kami usulkan ya diganti saja,” katanya.
Dia mencontohkan sistem digital ID bisa diterapkan dalam pengucuran bantuan tunai langsung. Nantinya, pemerintah bisa menggunakan sistem barcode untuk memastikan uang dibelanjakan sesuai arahan pemerintah.
“Misalnya di desa beli telur, beli ayam, itu akan ada barcodenya. Yang membuat sistem ini itu, karena kita ada pengalaman dengan dulu PeduliLindungi kita tidak keluar duit macam-macam dan ternyata kita bisa. Ada infrastruktur, keluar dana, tapi BPKP kita minta audit berkala,” katanya.
Luhut menyatakan program transformasi digital pemerintah saat ini tidak seperti program sebelumnya yang mengandalkan vendor eksternal. Kali ini, sistem dibangun secara internal oleh “anak-anak Indonesia” yang bekerja di LKPP, Peruri, dan Telkom.
“Anak-anak Indonesia itu ada 300 yang bekerja di LKPP, Peruri, Telkom. Presiden kemarin malam setuju bertemu mereka 2-3 minggu dari ini, setelah sistem ini terbentuk. Jadi sistem ini bukan sistem baru dan tidak seperti e-KTP mau tender sekian triliun, tidak ada itu,” kata Luhut. “Karena banyak anak muda indonesia yang hebat, jadi tidak boleh ada yang menghambat proses ini semua harus sepakat karena kepentingan RI.”
(dem/dem)
