Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.
“Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.
Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.
Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
“Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.
Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).
Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat Islam.
Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.
Jakarta: Forum Bahtsul Masa’il memutuskan sikap terkait boikot produk McDonald. Ketua penyelenggara Bahtsul Masa’il Se-Jawa Madura, Abbas Fahim, menyebut aksi itu tidak tepat dan berdampak buruk bagi pekerja di Indonesia.
“Dalam kasus ini, informasi yang beredar di media sosial mengenai afiliasi McDonald’s Indonesia dengan tindakan genosida di Israel belum cukup kuat dan valid untuk dijadikan dasar aksi boikot,” kata Abbas dalam keterangan yang dikutip Selasa, 12 November 2024.
Menurut dia, hukum memboikot produk tertentu sebagai aksi protes atas ketidakadilan diperbolehkan dalam syariat. Asalkan, memenuhi dua ketentuan utama. Pertama, produk yang diboikot harus memiliki keterkaitan yang jelas.
Abbas menyebut keterkaitan ini harus dapat dibuktikan dengan pihak yang melakukan kezaliman. Kedua, gerakan boikot tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi pihak lain, seperti PHK massal tanpa solusi yang memadai.
Forum juga mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dan selektif dalam menyikapi informasi yang beredar terkait daftar produk yang diboikot, agar tindakan ini tidak merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Di samping itu, forum menyarankan agar keputusan terkait boikot produk dilakukan melalui kebijakan pemerintah, mengingat dampaknya yang luas dan menyangkut kepentingan publik.
“Seperti yang diungkapkan Syaikh Dr. Ali Jum’ah, boikot merupakan wewenang pemerintah, bukan keputusan individu,” tambah Abbas.
Syaikh Dr. Ali Jum’ah merupakan sosok intelektual Islam dan merupakan Mufti Besar Mesir periode 2003-2013. Istilah Mufti Beesar merujuk pada orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan cara ijtihad (upaya menggali suatu hukum).
Forum Bahtsul Masa’il merupakan sebuah tradisi bagi kalangan pesantren Nadhlatul Ulama untuk mengupas secara mendalam polemik yang terjadi di masyarakat berdasarkan sudut pandang syariat Islam.
Sebelumnya forum Bahtsul Masa’il juga pernah beberapa topik yang menjadi polemik di masyarakat, yakni hukum ganja bagi pengobatan medis, pengabulan pengadilan agama mengenai nikah beda agama, zakat dari penghasilan konten YouTube, dan lain sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(ADN)
