Gelombang tinggi menghantam pemecah ombak di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (12/3/2024).(Antara/Bayu Pratama S)
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar. Pasalnya, untuk kawasan daratan Jakarta, ketersediaan pangan masih terbatas dan efeknya harga berbeda dengan di darat kalau itu dijadikan lumbung pangan.
“Pasti ada cost tambahan. Karena logikanya barang ada di daratan, tetapi lumbungnya di sana (Kepulauan Seribu),” ujar Ismail kepada awak media, Kamis (21/3). Lumbung pangan bisa berjalan dengan optimal jika pemerintah dalam hal ini membuka pelabuhan khusus untuk pasokan bahan pangan yang tadinya masuk ke Jakarta sehingga bisa desentralisasi menuju Kepulauan Seribu.
“Kemudian di sana diatur pergudangan dan distribusinya, baru dikirim di daratan Jakarta. Meski demikian, dibutuhkan cost tambahan karena tidak bisa langsung ke daratan,” ujarnya.
Baca juga : Bangun Food Estate, Heru Budi Hartono Sebut Kepulauan Seribu Paling Potensial
Politikus PKS itu juga masih belum mengetahui manfaat yang akan dirasakan warga Jakarta jika benar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membangun lumbung pangan pada 2025. “Saya enggak tahu, apakah ada sisi lain yang dilihat yang jadi benefit. Misal dengan ada lumbung pangan dipastikan enggak akan ada keterbatasan. Kedua, dari sisi harga kompetitif,” ujar Ismail.
“Jangan kebalik nanti di daratan Jakarta yang mahal. Ini yang harus dibahas. Saya belum baca kajiannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di wilayah Kepulauan Seribu pada 2025. Heru mengatakan, rencana tersebut masih sebatas kajian.
“Itu masih kajian, apa yang potensi dan bisa mempercepat untuk pangan Jakarta,” jelasnya kepada awak media di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3). Heru mengatakan, dari hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kawasan tersebut memiliki sejumlah potensi untuk ketahanan pangan Jakarta.
“Kajian BRIN dan Bappenas, di situ potensi untuk lumbung pangan karena di sana kan ada ikan, di sana ada rumput laut, dan lainnya,” ujar Heru. Lokasi yang dinilai strategis tersebut tidak bisa dibangun di wilayah pesisir seperti Jakarta Utara karena rentan pencemaran air laut. (Z-2)
