Fenomena Parpol “Obral” Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah partai politik terkesan mulai membuka peluang bahkan ‘obral’ kursi kepada pihak eksternal untuk menduduki posisi strategis sebagai ketua umum.
Fenomena tersebut terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membuka ruang bagi tokoh non-kader untuk menjadi pemimpin partai.
Peneliti Senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, kemunculan fenomena ‘obral’ kursi ketua umum ini bisa jadi adalah cerminan dari kegagalan partai dalam melakukan kaderisasi secara internal.
Menurut Lili, ada permasalahan mendasar yang melatarbelakangi keputusan partai menarik
tokoh eksternal
ke lingkar kepemimpinan.
Salah satunya adalah kegagalan dalam menciptakan kader internal yang layak menjadi pemimpin partai.
“Jadi faktor lainnya adalah kegagalan partai melakukan kaderisasi menciptakan para pimpinan yang layak untuk menjadi ketua partai. Alih-alih, kerap terjadi konflik di antara elite partai yang berujung hengkangnya elite partai berlabuh ke partai lain atau mendirikan partai baru,” ujar Lili kepada Kompas.com, Rabu (28/5/2025).
Selain itu, kemunculan fenomena tersebut juga dampak dari ketatnya kompetisi dalam pemilu.
Sebab, setiap partai berlomba-lomba agar bisa lolos ambang batas parlemen (
parliamentary threshold
) dan menempatkan sebanyak mungkin kadernya di kursi legislatif.
“Memang hak parpol untuk mencari figur ketua umum berasal dari luar figur luar, bukan dari orang dalam partai. Tetapi fenomena tersebut adalah dampak dari kompetisi yang ketat dalam pemilu agar lolos
presidential threshold
dan menempatkan sebanyak-banyaknya para kadernya di parlemen,” kata Lili.
“Jika partai lolos, akan membawa keuntungan yang banyak, termasuk bisa masuk kekuasaan,” sambungnya.
Di samping itu, Lili juga menyoroti munculnya pragmatisme dari kalangan elite partai.
Saat ini, ada kecenderungan pihak elite partai lebih memilih tokoh dari luar ketimbang kader internal hanya demi tujuan jangka pendek.
Peneliti BRIN itu mencontohkan, tujuan jangka pendek tersebut di antaranya adalah keinginan meningkatkan elektabilitas secara instan ataupun mendapatkan akses terhadap kekuasaan.
“Alih-alih mendukung kader internal, mereka justru mengabaikan atau bahkan menjegal kader internal dengan beragam alasan,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, PSI secara resmi membuka pendaftaran calon ketua umum yang akan dipilih melalui mekanisme pemilu raya dengan sistem “one man one vote”.
Partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep itu membuka peluang bagi semua pihak, termasuk pihak eksternal, untuk bergabung ke PSI dan langsung mencalonkan diri sebagai ketum.
“Calon ini yang paling penting dia harus memegang kartu tanda anggota PSI. Jadi yang paling penting itu. Mengenai berapa lama, itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting dia punya visi dan misi yang sama dengan PSI,” kata Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman, Selasa (13/5/2025).
PSI menjadwalkan pemungutan suara pada 12 hingga 19 Juli 2025.
Hasilnya akan diumumkan dalam kongres partai yang berlangsung pada 19 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah.
Selain PSI, PPP secara terang-terangan juga mempertimbangkan sejumlah tokoh eksternal untuk maju sebagai calon ketua umum.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengatakan, sudah ada sejumlah nama dari kalangan eksternal yang kini masuk bursa calon ketum.
Nama-nama tersebut antara lain Eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Saya mendorong sebanyak-banyaknya calon. Saya terus mengikuti suara-suara dari pusat dan daerah. Hingga saat ini, sudah delapan nama yang muncul: tiga internal, lima eksternal,” ujar Rommy kepada Kompas.com pada 14 Mei 2025.
“Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani, Gus Yasin. Dari eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” imbuh dia.
Menurut rencana, Muktamar PPP dengan agenda pemilihan ketua umum PPP akan digelar pada akhir Agustus 2025 atau September 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fenomena Parpol "Obral" Kursi Ketum ke Tokoh Luar, Dianggap Cerminan Gagalnya Kaderisasi Nasional 28 Mei 2025
/data/photo/2024/02/15/65cd89296b322.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)