Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah masih mempertimbangkan secara detail mekanisme pemulihan rumah warga yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025).
Pertimbangan tersebut mencakup apakah bangunan akan dipulihkan di lokasi yang sama atau harus dipindahkan ke wilayah yang lebih aman (resettlement), mengingat rumah warga yang rusak pada erupsi Rabu (19/11/2025) kemarin berada di jalur aliran lahar.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Menurutnya, hingga kini pihaknya masih terus memantau kondisi dan menunggu laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lapangan.
“Saya sendiri masih terus memantau laporan dari BPBD terkait dengan apakah kerusakan ini, kerusakan yang harus melibatkan rekonstruksi, atau bahkan resettlement—jadi pemukiman kembali di tempat lain,” jelas Emil saat diwawancara, Sabtu (22/11/2025).
Ia juga mengungkapkan tidak ingin terburu-buru untuk memastikan mekanisme pemulihan, karena sampai hari ini proses pendataan bangunan rumah rusak masih berlangsung dan dilakukan secara saksama. “Ini kami mohon waktu karena pendatannya dilakukan secara saksama oleh teman di lapangan,” jelasnya.
Wakil Gubernur Emil menambahkan bahwa situasi di lokasi erupsi sudah berangsur membaik, namun petugas masih membatasi aktivitas warga yang berada di zona merah dan mengarahkan mereka agar ke tempat pengungsian yang lebih aman.
“Warga yang diminta untuk mengungsi sebagai langkah preventif juga masih ada, karena mereka (BPBD) ada petanya mengenai alur-alur aliran lahar. Nah ada zona merah ini yang memang harus dihindari,” ucap Emil.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPBD Jawa Timur per hari Kamis (20/11/2025), total ada 200 rumah warga rusak akibat erupsi, 21 di antaranya rusak berat, meliputi bangunan di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. (rma/kun)