Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kedua instansi saling bersinkronisasi untuk mengangkat peran UMKM, khususnya yang jadi mitra binaan perusahaan BUMN agar mendapat sertifikasi BPOM.
Erick mengatakan, pihaknya telah memiliki data bermacam UMKM yang masuk dalam ekosistem BUMN. Dia mengambil contoh program PaDi UMKM, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk suatu kontrak proyek BUMN dengan nilai tender di bawah Rp 15 miliar.
“Ini sudah berjalan hampir 5 tahun, dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini, dan 90 persen pangan. Artinya apa? Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi,” ujar Erick Thohir di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11/2024).
“Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta,” dia menambahkan.
Di luar payung BUMN, Erick menyebut total ada sekitar 61,2 juta UMKM di Indonesia. Namun, sekitar 92 persen daripadanya turut mendapat pinjaman dari bank Himbara seperti BRI, Mandiri dan BTN.
“Jadi insya Allah kita kerja konkret, bagaimana kita punya roadmap nanti 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun untuk bisa menuntaskan arahan bapak Presiden, bagaimana kita jadi negara mandiri. Kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lain,” tuturnya.