Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia mendesak pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan bagi pengemudi online. Garda menilai persaingan antar Gojek, Grab, dan Maxim yang jor-joran soal tarif membuat nasib pengemudi tertekan.
Namun, Garda menilai langkah tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi konkret untuk menjamin kesejahteraan para pekerja transportasi daring.
Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menilai carut-marut ekosistem transportasi digital saat ini terjadi karena persaingan antarperusahaan aplikator yang tidak sehat dan berfokus pada profit semata.
“Perusahaan aplikator lebih mementingkan persaingan tarif, promo dan profit sebesar-besarnya sehingga mengabaikan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya yang tercantum dalam Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022,” kata Igun saat dihubungi Bisnis pada Selasa (21/10/2025).
Igun menilai, kekacauan dalam ekosistem transportasi daring kian parah karena perusahaan aplikator dinilai mampu memengaruhi kebijakan pemerintah, sementara Kementerian Perhubungan justru dianggap pasif dan lebih condong membela kepentingan aplikator ketimbang melindungi para pengemudi ojek online.
Untuk itu, Igun berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah tegas melalui penerbitan aturan baru yang berpihak kepada pengemudi.
Dia berharap kepala negara dapat bersikap adil dan tegas dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mampu melindungi pengemudi dari persaingan tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan mereka ke depan.
“Segera saja Presiden Prabowo keluarkan Perpres Perlindungan Bagi Pengemudi Ojol, karena sudah bertahun-tahun kami menantikan ketegasan dan perlindungan pemerintah terhadap pengemudi ojol,” kata Igun.
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.
Dia menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia untuk mencari solusi bagi para pengemudi.
“Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.
Meski tidak menyebut nama secara spesifik, dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun. Gojek sendiri mencatat lebih dari 3,1 juta pengemudi motor aktif di seluruh Indonesia.
Isu kesejahteraan pengemudi ojek online terus menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengemudi melakukan aksi protes atas rendahnya pendapatan dan minimnya jaminan kerja.
Pada Mei lalu, gelombang demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota besar menuntut perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja. Di sisi lain, perusahaan aplikator mengklaim telah menerapkan sistem komisi sesuai regulasi yang berlaku. Namun, rumor mengenai potensi akuisisi Gojek oleh Grab yang beredar belakangan disebut menemui hambatan regulasi.