Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memandang bahwa kebijakan tarif baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menekan nilai tukar rupiah ke depan.
Ekonom Senior Indef M. Fadhil Hasan menjelaskan bahwa penerapan tarif baru itu memiliki implikasi terhadap sisi perdagangan Indonesia hingga depresiasi nilai tukar rupiah.
Menurutnya, produk ekspor negara lain yang dijual di AS akan mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong peningkatan inflasi di negeri Paman Sam. Hal tersebut akan memicu bank sentral AS Federal Reserve untuk menyesuaikan kebijakan moneter.
“Kalau misalnya inflasi itu meningkat di Amerika, maka kebijakan The Fed itu biasanya menghentikan atau mengontrol inflasi itu adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga,” kata Fadhil dalam diskusi publik secara virtual, Jumat (4/4/2025).
Dia memaparkan bahwa peningkatan suku bunga itu akan memicu terjadinya capital outflow (aliran modal keluar) dari pasar negara berkembang alias emerging market ke AS.
Hal ini dimungkinkan oleh peningkatan suku bunga dari obligasi yang dijual di AS. Semakin tinggi tingkat suku bunga obligasi, maka tingkat keuntungan atau yield terkait juga akan meningkat.
“Sehingga mungkin akan terjadi outflow dari negara-negara emerging market ke Amerika itu. Nah ini yang kemudian saya kira menyebabkan terjadinya depresiasi lebih lanjut daripada nilai tukar rupiah kita,” lanjutnya.
Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah memiliki dampak yang luas terhadap beberapa hal, antara lain utang luar negeri hingga kondisi fiskal dalam negeri.
Itu sebabnya, dia menyebut bahwa pemerintah mesti menyiapkan antisipasi terkait rupiah, di samping mengukur dampak terhadap aktivitas ekspor.
Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.
Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.
Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
