Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran bertujuan untuk mempertajam misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).
Sri Mulyani menyetujui permintaan anggota Komisi XI agar penghematan anggaran dapat meningkatkan output dan outcome program prioritas pemerintah.
“Kami menyetujui efisiensi kementerian dan lembaga di 2025 akan menjadi baseline untuk menciptakan budaya birokrasi yang lebih efisien. Hasilnya nanti akan digunakan dalam penyusunan APBN 2026,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, anggaran 2026 akan disusun dengan prinsip yang sama seperti 2025, sehingga dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Sri Mulyani menegaskan meskipun dilakukan efisiensi, anggaran belanja sosial tetap akan dipertahankan.
“Pelayanan publik tidak akan dikorbankan, dan target-target belanja sosial tetap dipenuhi,” katanya.
Ia juga memastikan program bantuan sosial dan layanan masyarakat tetap akan berjalan tanpa pemangkasan anggaran.
“Program yang melayani masyarakat, termasuk bantuan sosial, tidak akan terpengaruh oleh efisiensi ini,” tambahnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh kementerian dan lembaga.
“Kami akan memilah penggunaan efisiensi anggaran ini agar tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi,” pungkas Sri Mulyani.