Magetan (beritajatim.com) – Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berimbas pada sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Magetan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan, Muhtar Wakid, mengungkapkan bahwa sekitar Rp23 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) batal digunakan, sehingga lima proyek jalan dan satu proyek daerah irigasi di Bulungan, Desa Banyudono, Ngariboyo terpaksa batal.
Selain itu, Rp13 miliar dari dana transfer juga terkena pemangkasan, berdampak pada pembatalan 34 proyek lainnya.
“Yang sudah pasti efisiensi di PUPR dari dana DAK batal sekitar Rp23 miliar, lima lokasi untuk jalan, satu lokasi untuk pembangunan daerah irigasi di Bulungan, dan Rp13 miliar dari dana transfer (34 lokasi) batal dikerjakan, sehingga ada 40 lokasi pekerjaan batal dikerjakan dampak efisiensi,” jelas Muhtar Wakid, Selasa (18/02/2025)
Lima proyek jalan yang terkena dampak efisiensi tersebut meliputi
Jalan Genengan-Takeran,
Jalan Tulung-Kenongomulyo,
Jalan Genengan-Lembeyan,
Jalan Plaosan-Turus, dan
Jalan Pupus-Semen.
Selain itu, proyek pembangunan jalan dan drainase di depan Kampus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan depan Stasiun Magetan juga batal dikerjakan meski bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan.
Muhtar Wakid menambahkan bahwa untuk efisiensi lainnya, seperti perjalanan dinas (SPPD), konsumsi rapat (makan minum), dan alat tulis kantor (ATK), pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Meskipun proyek yang menggunakan dana DAK dan dana transfer banyak yang dibatalkan, Muhtar memastikan bahwa proyek infrastruktur yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap berjalan. Namun, akan ada pergeseran prioritas untuk realokasi anggaran ke proyek yang dianggap lebih mendesak.
“Betul yang APBD tetap lanjut, tapi akan ada pergeseran prioritas untuk realokasi yang lebih prioritas,” tegasnya.
Efisiensi anggaran ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan infrastruktur di Magetan, terutama dalam peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum. Pemerintah daerah diharapkan dapat mencari solusi untuk mengatasi dampak pemangkasan anggaran agar proyek-proyek yang dibatalkan bisa tetap terealisasi di masa mendatang. (ted)