KAZAKHSTAN mencetak sejarah baru dalam bidang kesetaraan gender di ranah politik. Negara yang baru berusia 31 tahun itu akan menggelar pemilihan presiden pada 20 November dengan dua dari enam kandidat adalah perempuan.
“Ini akan menjadi pemilihan presiden ketujuh Kazakhstan sejak memperoleh kemerdekaan pada 1991 dan ini bisa dianggap sebagai tonggak sejarah baru dalam perkembangan demokrasi di negara kami,” kata Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov di Jakarta, Jumat (18/11).
Enam calon presiden dalam pilpres Kazakhstan tahun ini adalah Qaraqat Abden dari Aliansi Nasional Pekerja Sosial Profesional, Saltanat Tursynbekova dari Asosiasi Ibu Tradisional, Meyram Qazhyken dari Asosiasi Persemakmuran Serikat Pekerja Amanat, Kassym-Zhomart Tokayev dari sejumlah asosiasi publik, Zhiguli Dayrabayev dari Partai Rakyat Patriot Demokratis Auyl, dan Nurlan Auesbayev dari Asosiasi National Partai Sosial Demokrat.
Baca juga: Kazakhstan Jadi Negara Pertama yang Dikunjungi Xi Jinping Sejak Pandemi
Dari enam kandidat tersebut, dua capres perempuan adalah Qaraqat Abden dan Saltanat Tursynbekova.
Sarekenov mengatakan, secara signifikan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kandidat perempuan mencalonkan diri sebagai presiden.
“Ini menjadi langkah penting lainnya dalam perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung di Kazakhstan. Selama bertahun-tahun, Kazakhstan telah melakukan sejumlah langkah konkret untuk memastikan kesetaraan gender sekaligus mempromosikan peran perempuan dalam dunia bisnis dan politik. Kini kami melihat beberapa hasil dari upaya-upaya ini,” paparnya.
Presiden Kassym-Jomart Tokayev dalam berbagai kesempatan meyakinkan bahwa kampanye pemilu akan dilakukan secara ketat sesuai dengan hukum, terbuka dan dengan partisipasi yang luas dari para pengawas dalam dan luar negeri.
“Selama 31 tahun, orang-orang Kazakhstan telah berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, stabil dan inklusif. Menjalankan hak demokratik melalui pemilu akan membantu memperkuat apa yang telah kami capai sejauh ini dan sekaligus meletakkan fondasi bagi progres ke depannya,” kata Sarekenov.
Setelah terpilih presiden yang baru, Kazakhstan akan terus menjalin hubungan erat dengan mitra internasional, termasuk Indonesia.
“Kami telah membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama dengan semua mitra kami. Oleh karenanya, saya memiliki banyak alasan untuk optimistis tentang masa depan kerja sama ini.”
Komisi Pemilihan Pusat Kazakhstan telah menerima permohonan dari 12 kandidat yang dicalonkan oleh asosiasi publik republik. Enam kandidat lolos melewati prosedur yang sudah ditetapkan dan sudah terdaftar.
Saat ini, para kandidat sedang mengelar kampanye yang akan berlangsung hingga 19 November. Total 10.101 tempat pemungutan suara (TPS) akan tersedia dan hampir 12 juta warga negara sudah masuk dalam daftar pemilih.
Sementara itu, 68 TPS juga sudah disediakan di bawah misi konsular dan diplomatik Kazakhstan di luar negeri. Otoritas penyelenggara pemilihan umum Kazakhstan juga sudah menyetujui kertas surat suara, memantau semua wilayah dan memeriksa kesiapan TPS dan semua infrastruktur yang diperlukan.
Sebanyak 35 perwakilan dari negara asing akan memantau proses pilpres Kazakhstan. Dari jumlah tersebut 15 negara akan ditempatkan di tingkat komisi pemilihan pusat, termasuk negara tetangga yakni Armenia, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga akan diundang untuk memantau jalannya proses demokrasi di Kazakhstan. (Ant/OL-1)
