Tuban (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menggelar rapat paripurna dalam rangka membahas 3 agenda bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tuban) yang turut dihadiri Bupati Tuban serta Wakil Bupati.
Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, S.K.M mengatakan bahwa hari ini membahas 3 agenda yakni yang pertama penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026, yang kedua penyampaian kesimpulan banggar dan pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, ketiga persetujuan bersama dan penandatanganan berita acara antara Bupati dengan pimpinan DPRD Tuban tahun anggaran 2026.
“Tiga agenda sudah kita selesaikan dengan baik. Pembahasannya sudah panjang mulai awal Oktober kemarin sampai hari ini persetujuan untuk anggaran tahun 2026,” ujar Sugiantoro. Senin (10/11/2025).
Diketahui, tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat. Sehingga, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ada penurunan anggaran sampai Rp600 sekian miliar, sehingga program skala pembangunan betul-betul di prioritaskan.
“Jadi seperti yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kami berharap dan mendorong pemerintah untuk betul betul meningkatkan pendapatan asli daerah atau PADnya yang diproyeksikan sampai dengan Rp800 miliar bisa tercapai sehingga bisa memaksimalkan program prioritas yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa memang betul tahun 2026 Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar, yang biasanya APBD Kabupaten Tuban sekitar Rp3,4 Triliun tahun sebelumnya dan sekarang diproyeksikan sekitar Rp2,7 triliun.
“Lalu, ada pendapatan estimasi di tahun 2025 terhadap Silpa kurang lebih Rp297 miliar, sehingga di tahun 2026 dana yang kita kelola kurang lebih Rp2,9 triliun,” tutur Mas Lindra sapanya.
Menurutnya, dengan efisiensi ini pemerintah Kabupaten Tuban tidak ada niatan sedikit pun untuk menurunkan pelayanan publik di masyarakat, sehingga ketika ada anggaran-anggaran skala prioritas tetap berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan ada event event khususnya ekonomi kreatif.
“Artinya semua anggaran yang kita kelola di tahun 2026 tidak ada sedikit pun kita mengurangi pelayanan kepada masyarakat yang kita efisiensi khusus internal pemerintah itu sendiri,” tambahnya.
Nantinya, setelah ini bakal disetujui dan diusulkan kepada Provinsi untuk di lakukan fasilitasi, lalu kembali dan dilakukan numerik serta persetujuan kembali. “Hampir sebagian besar di internal banyak yang kita koreksi banyak yang kita pangkas,” pungkasnya. [dya/ian]