Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyikapan yang salah atas efisiensi anggaran dan tidak menyentuh proyek-proyek yang justru mubazir.
Kahfi menegaskan bahwa efisiensi ASN tidak boleh diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). Ia menilai anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia sehingga isu PHK atau pengurangan Tukin seharusnya tidak menjadi sorotan utama.
“Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).
Politisi Gerindra ini menyoroti proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak program yang justru mubazir, sementara ASN diterapkan kebijakan WFA tanpa evaluasi yang jelas.
“Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN dengan WFA? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.
Kahfi mendorong agar dilakukan survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemkot harus lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan sekadar mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian mendalam.
“Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.
Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan harus dikaji ulang sebelum direalisasikan.
“Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.
Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang. [asg/beq]