Surabaya (beritajatim.com) – Penertiban puluhan pramusaji warkop berkedok penjual minuman keras (miras) di bawah Jembatan Suramadu menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kasus serupa tidak terulang.
Saifuddin menekankan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tiga pilar di Kecamatan Kenjeran, termasuk melibatkan perangkat kelurahan, LPMK Tambakwedi, serta RT dan RW setempat. Hal ini bertujuan agar pengawasan di lokasi-lokasi strategis, seperti di bawah Jembatan Suramadu, lebih efektif.
“Kami akan melakukan pengawalan dengan melibatkan banyak unsur, termasuk pihak kepolisian,” ujar Saifuddin, Senin (30/12/2024).
Dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP bersama tim gabungan, terungkap bahwa puluhan pramusaji dan muda-mudi terlibat dalam pesta miras. Situasi ini memunculkan desakan agar pengawasan lebih intensif dilakukan di wilayah-wilayah rawan.
Politisi Demokrat ini mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang fokus mengontrol aktivitas pedagang kaki lima (PKL) dan area yang diduga menjadi tempat penjualan miras.
“Kami juga akan memverifikasi keberadaan PKL yang ada di lokasi tersebut dan mengusulkan harus ada satgas khusus yang mengontrol lokasi-lokasi PKL,” tambah Saifuddin.
Satgas ini, menurut Saifuddin, akan bekerja sama dengan Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat setempat untuk mencegah praktik ilegal dan menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi keresahan warga yang kerap melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di wilayahnya.
Penertiban oleh Satpol PP kali ini juga menjadi sinyal tegas bahwa aturan harus ditegakkan demi menjaga ketertiban umum. Dengan adanya satgas khusus, Saifuddin berharap pengawasan dapat dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga kasus serupa tidak lagi mencoreng wajah Kota Surabaya.
“Harapannya, dengan adanya satgas khusus ini, pengawasan terhadap PKL maupun indikasi penjualan miras bisa lebih terkontrol dan masyarakat merasa lebih aman,” tutup Saifuddin. [asg/but]