Surabaya (beritajatim.com) – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meminjam dana sebesar Rp4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya, Imam Syafii, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak pinjaman tersebut, terutama beban bunga yang dapat memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya cukup kaget membaca rencana Pemkot meminjam Rp4 triliun. Salah satu alokasinya adalah untuk pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dengan anggaran sekitar Rp600 miliar. Proyek ini bagus, tetapi kita harus berhati-hati terhadap beban bunga yang akan timbul,” ujar Imam Syafii, Senin (23/12/2024).
Imam menyoroti skema pinjaman yang menggunakan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Meskipun bunga pinjaman dari PT SMI lebih rendah dibandingkan Bank Jatim, yakni sekitar 6,5 persen, ia menilai angka tersebut tetap signifikan dan berpotensi membebani keuangan daerah.
“Jika proyek ini mendesak, kita bisa memahaminya. Namun, Pemkot harus memastikan skema pinjaman yang lebih ringan, dengan bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang,” tambahnya.
Selain beban bunga, Imam mengungkapkan kekhawatirannya terkait kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Menurutnya, jika pinjaman Rp4 triliun ini direalisasikan, alokasi anggaran untuk pembayaran bunga yang mencapai ratusan miliar rupiah dapat mengorbankan program prioritas lainnya.
“Saya tidak ingin dana kelurahan justru digunakan untuk membayar bunga utang. Hal ini akan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari APBD,” tegas Imam.
Imam juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya akan mendapat manfaat terbesar dari pembangunan JLLB. Ia khawatir proyek ini justru lebih menguntungkan pengembang perumahan besar dibandingkan masyarakat umum.
“Pembangunan JLLB kemungkinan besar akan meningkatkan nilai properti di kawasan tersebut. Saya sering melewati Karang Pilang hingga Menganti dan melihat banyak pengembang besar membangun perumahan. Jika proyek ini hanya menguntungkan mereka, tentu harus dipertanyakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Imam mengkritik kurangnya transparansi dalam rencana pinjaman ini. Ia mengaku baru mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media, bukan melalui pembahasan resmi di DPRD Surabaya.
“Sebagai anggota Badan Anggaran, saya baru tahu soal rencana ini dari berita. Saya harap Pemkot lebih transparan dalam menyampaikan informasi sehingga kami bisa memastikan kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Imam menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan menolak rencana pinjaman ini jika hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Kami akan menolak jika ternyata pinjaman ini lebih menguntungkan pengembang dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat Surabaya,” pungkasnya. [asg/beq]