Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, memastikan Kota Surabaya memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Kepastian itu diperoleh setelah DPRD melakukan konsultasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta pekan lalu.
“Berdasarkan dokumen yang diterima Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta studi kelayakan yang ada, Surabaya sangat memenuhi syarat untuk mengambil pembiayaan alternatif,” kata Arif Fathoni saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (22/9/2025).
Rencana pinjaman ini akan diajukan pada periode 2026–2027 dengan total nilai Rp3,15 triliun. Rinciannya, melalui PT SMI sebesar Rp2,71 triliun dan melalui Bank Jatim sebesar Rp447,8 miliar. Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur strategis, antara lain Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, Flyover Dolog, Saluran Diversi Gunungsari, pemasangan PJU, Jalan Tembus Dharmahusada, serta penanganan genangan air di sejumlah kawasan.
Menurut politisi yang akrab disapa Mas Toni itu, pembiayaan alternatif yang dikelola dengan baik akan memacu pertumbuhan ekonomi Surabaya. Ia mencontohkan proyek Saluran Diversi Gunungsari yang ditargetkan rampung pada 2025 diyakini dapat menumbuhkan pusat usaha baru serta membuka lapangan kerja.
“Kami optimistis di 2026 masyarakat Surabaya sudah bisa merasakan dampaknya,” ujarnya.
DPRD Surabaya, lanjut Mas Toni, akan mengawal ketat pelaksanaan pinjaman ini agar berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan. Seluruh fraksi disebut akan ikut terlibat dalam pengawasan.
“Seluruh fraksi akan menugaskan anggotanya untuk memastikan pinjaman alternatif ini sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan,” tegasnya.
Mas Toni juga menyinggung pentingnya Surabaya mempersiapkan diri menghadapi dinamika pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada 2028. Menurutnya, Surabaya harus berkolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik.
“Surabaya dan daerah penyangganya, seperti Sidoarjo dan Gresik, harus berkembang bersama. Kami berharap gubernur dapat menjadi jembatan untuk mendorong kolaborasi tiga daerah ini,” ucapnya.
Selain fokus pada infrastruktur, ia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2026 tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menilai sektor ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian khusus, seiring upaya menjadikan Surabaya sebagai gaming city.
“Dengan dukungan pembiayaan alternatif dan APBD yang tepat, Surabaya dapat memperkuat pembangunan infrastruktur sekaligus memacu tumbuhnya ekonomi kreatif dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya. [asg/beq]