Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mendesak semua dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat, agar memenuhi standar gizi demi kemaslahatan bersama.
“Semua SPPG dalam program MBG itu harus selalu memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan, termasuk juga harus melibatkan ahli gizi di setiap dapur guna memastikan menu MBG sesuai ketentuan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, Selasa (4/11/2025).
Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama ini terdapat beragam kasus keracunan penerima manfaat program MBG yang mencederai cita-cita mulia dari Presiden Prabowo Subianto. “Selana ini hampir semua SPPG di Pamekasan, belum memiliki ahli gizi. Hal ini tentu perlu menjadi evaluasi khusus untuk mencegah kejadian serupa terulang,” ungkapnya.
“Sejauh ini kami legislatif belum memiliki kewenangan teknis terkait pengelolaan MBG, tapi kita tetap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait sebagai bentuk sinergi pengawasan terhadap program MBG, terutama setelah pembentukan Satgas MBG,” imbuhnya.
Meski begitu, pihaknya menilai jika saat ini program MBG mulai berjalan tertib dan tidak ada lagi kasus keracunan. “Untuk saat ini realisasi program MBG sudah mulai stabil, artinya sudah tidak ada lagi kasus keracunan. Tapi perlu diingat jika segala persyaratan dari dinas tetap perlu dipenuhi oleh semua SPPG,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur juga sempat mengingatkan pelaksanaan program MBG agar memprioritaskan aspek kesehatan dan kemanusiaan dibanding bisnis semata. Hal tersebut disampaikan sering dengan adanya laporan kasus keracunan hingga temuan hewan buah dalam menu makanan MBG.
Terlebih program tersebut memiliki manfaat penting bagi masyarakat, beberapa di antaranya menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di wilayah setempat. Hanya saja sangat penting juga untuk memprioritaskan keamanan dan kesehatan masyarakat. [pin/kun]