Madiun (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti kualitas bangunan Jembatan Mojopurno, di Jalan Raya Madiun Dungus. Jembatan Mojopurno itu dibongkar dan dibangun pada akhir 2024 karena kerusakan parah akibat diterjang banjir.
“Komisi D berharap kualitas jembatan tidak asal-asalan. Kami meminta agar aspek teknis tetap diperhatikan,” kata Wakil Ketua Komisi D, Djoko Setijono, Jumat (3/1/2025).
Proses perbaikan jembatan penghubung antara Kota dan Kabupaten Madiun ini didanai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,4 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.
Djoko, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan penggunaan dana tak terduga untuk perbaikan ini bisa dimaklumi. Jika menunggu pengajuan dari pemerintah pusat, kerusakan jembatan dikhawatirkan akan semakin parah.
“Tentunya Komisi D akan terus mengawasi. Jika terjadi hujan deras, pondasi jembatan harus cukup kuat untuk menahan aliran sungai di bawahnya,” tambahnya.
Dia menekankan pentingnya perhitungan yang matang terhadap kekuatan struktur jembatan. Tujuannya adalah agar perbaikan tambahan tidak diperlukan di masa mendatang, terutama mengingat kerusakan sebelumnya disebabkan oleh banjir.
Selain Jembatan Mojopurno, Djoko juga menyoroti kondisi Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan. Jembatan ini menjadi penghubung antar-dusun namun kondisinya belum tersentuh pembangunan selama hampir empat tahun.
“Pembangunan Jembatan Klumutan menjadi prioritas. Kami, bersama Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif, sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp11 miliar untuk proyek ini. Proses perencanaan hingga pelaksanaannya akan kami kawal,” tutup Djoko. [fiq/beq]