Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkritik minimnya alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026.
“Anggaran BPBD kurang lebih Rp 8 miliar. Itu sudah dengan anggarab gaji. Makanya kan saya sempat tanya loh kok iso anggarannya segini. Masa kalah sama program Mlinjo Cinta?”,kata Ahmad Birbik Munajil Hayat, anggota Komisi D DPRD Jember, Jumat (19/12/2025).
Program Miljo Cinta atau Gerobak Cinta memakan anggaran kurang lebih R[ 12 miliar, yakni pengadaan gerobak untuk berjualan bagi pedagang kecil dan pedagang kaki lima.
Alokasi anggaran untuk BPBD Jember pada APBD 2025 adalah Rp 14 miliar. “Ini bisa turun jadi Rp 8 miliar bagaimana ceritanya. Maka itu, saya kemarin (saat pembahasan APBD 2026) sudah menyampaikan agar mohon ditinjau kembali anggaran BPBD memgingat ini banyak bencana,” kata Birbik.
Birbik minta agar anggaran untuk aksi kemanusiaan dan kebencanaan lebih diperbesar. “Saya sudah ngomong ke Pak Sekda agar ke depan anggaran BPBD dikoreksi dalam Perubahan APBD Jember 2026, karena kejadian bencana ini sering kali saat akhir tahun,” katanya.
“BPBD ini harus diberi anggaran lebih, karena kita melihat Tim Reaksi Cepat yang hanya beranggotakan 30 orang pasti tidak akan mampu dengan banyaknya titik-titik bencana. Pasti diperlukan lebih banyak lagi TRC dan bantuan logistik dari BPBD,” kata Birbik.
Birbik sendiri pasca banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025), turun langsung ke lokasi-lokasi bencana. Bahkan dia menolak melakukan kunjungan kerja ke Jakarta karena ingin turun langsung mengadvokasi korban.
Dari 12 anggota Komisi D, hanya tiga anggota Komisi D yang akhirnya melakukan kunjungan kerja yakni Ketua Komisi D Sunarsi Khoris, Suciati, dan Alfian Andri Wijaya.
Birbik meminta agar ada langkah preventif bencana. “Jangan hanya ketika musibah terjadi baru kita turun. Kalau bisa bagaimana caranya musibah ini tidak terjadi. Kalau bisa plengsengan sungai ditinggikan,” katanya.
Birbik juga menyarankan kepada semua pihak, termasuk pemerintah daerah, agar menunda pelaksanaan acara berbau hiburan dan hura-hura di akhir tahun, di tengah banyaknya bencana saat ini. “Tapi kalau memang harus digelar, mungkin kemasannya diubah menjadi kemasan kemanusiaan. Mungkin ada acara donasi,” katanya.
Birbik tak sendiri. Sebelumnya dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 28 November 2025, anggota Badan Anggaran DPRD Jember David Handoko Seto mengingatkan, selama BPBD Jember tidak bisa maksimal membantu korban bencana. “Kalau memang pengampu kebencanaan itu satu-satunya BPBD ya konsentrasikan anggaran ke BPBD,” katanya.
“BPBD anggaran Rp 8 miliar, untuk belanja pegawai sudah Rp 5 miliar lebih. Kalau pas kejadian bencana seperti (banjir bandang di Panti) 2006, ambrol seperti itu, kita hanya bisa menjadi menjadi penyalur bantuan-bantuan,” kata David.
“Jadi kami berharap TAPD memberikan masukan. Kalau mau kelihatan gagal lagi ya forum pengurangan risiko bencana diaktifkan dan ini harus punya Bapak Angkat. Jangan hanya ada forum tetapi tidak pernah kelihatan esensinya,” kata David.
Bapak angkat yang dimaksud David adalah Forum Corporate Social Responsibility. “Sebenarnya kalau kita memanfaatkan Forum CSR, Firum ini betul-betul dibentuk, di SK-kan bupati, dengan bupati sebagai pembina dan pengurusnya, Daripada selama ini CSR mereka hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lokal yang kadang-kadang enggak tahu kepentingannya itu apa,” katanya.[wir]