Malang (beritajatim.com) – Maraknya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah membuat DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menyiapkan langkah mitigasi. Tidak hanya pada MBG, DPRD juga menyoroti perlunya antisipasi potensi kendala pada program nasional lainnya seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
“Poin penting adalah mewaspadai kendala, yakni dengan membentuk mekanisme mitigasi,” ujar Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Sabtu (4/10/2025).
Politisi yang akrab disapa Mia ini menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program nasional berjalan efektif dan aman bagi masyarakat. Ia berencana berkoordinasi langsung dengan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk membahas langkah pengawasan dan mitigasi bersama.
“Nanti saya coba berbicara dengan Pak Wali Kota yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.
Meski hingga kini pelaksanaan MBG di Kota Malang tidak mengalami kendala berarti, Mia menilai penting adanya pengawasan ketat di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penanggung jawab penyedia paket MBG diminta memastikan kualitas menu sebelum didistribusikan kepada pelajar.
Ia juga mengingatkan agar pihak sekolah dan para guru turut melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan menu MBG yang tiba di sekolah sebelum dikonsumsi siswa. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa seperti yang terjadi di daerah lain.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan seluruh 10 SPPG di wilayahnya telah beroperasi sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menegaskan bahwa setiap proses pendistribusian makanan telah diawasi secara langsung oleh tim teknis.
“SOP selalu ada pengawas. Semua langsung BGN. Pemda diminta ikut mengawasi. Tentu ketika ada keluhan diminta memfasilitasi. Seperti contoh ada keluhan sirkulasi, kami akan evaluasi agar ke depan lebih baik. Secara keseluruhan sudah baik,” ujar Wahyu.
Pemkot Malang juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan memastikan standar keamanan pangan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penyedia makanan dan pihak sekolah. [luc/beq]