Kediri (beritajatim.com) – DPRD Kota Kediri mengusulkan agar gedung DPRD direlokasi ke tempat lain setelah bangunan yang berada di Jalan Mayor Bismo rusak akibat dibakar massa, pada aksi 30 Agustus 2025 lalu. Usulan itu ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kondisi gedung, pada Minggu 14 September 2025.
Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menilai gedung DPRD yang berdiri sejak era 1970-an sudah tidak lagi representatif untuk menampung kebutuhan masyarakat.
“Kalau bicara terkait itu, jadi ruangan tempat yang sudah dibakar itu memang sebaiknya kita pindah. Kedua, ruangan di DPRD Kota Kediri itu kan terlalu sempit menurut kami DPRD. Jadi 29 Anggota DPRD kemarin kita berparipurna bersama mbak Wali, diantaranya adalah demikian,” ujarnya.
Politi PAN yang karib disapa Kak Ido ini menambahkan bahwa sebagai kantor perwakilan rakyat, gedung DPRD seharusnya mampu menampung masyarakat yang ingin beraudiensi atau menghadiri rapat dengan nyaman.
“Bangunan ini sudah dibangun sejak 1970 sekian, luasanya juga tidak pernah kita merubahnya, artinya apabila kita rapat dengar dengan masyarakat yang begitu banyak, sehingga kadang-kadang akhirnya masyarakat harus di luar. Pemikiran kami begitu,” katanya.
Menurut Firdaus, salah satu alternatif lokasi yang dipertimbangkan adalah lahan milik Pemkot Kediri di kawasan Kelurahan Singonegara, Kecamatan Pesantren. Namun ia menegaskan keputusan akhir menunggu kesepakatan bersama dengan Kementerian PU dan pihak terkait.
Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati serta pimpinan DPRD Sudjono Teguh Widjaja dan M. Yasin menyatakan bahwa kondisi kerusakan gedung cukup parah di bangunan utama, sementara sisi lainnya rusak sedang.
“Ada permohonan dari ketua DPRD dan didukung walikota untuk direlokasi atau dipindahkan ke tempat lain, tadi saya sampaikan bahwa dana yang saya pegang di APBN itu untuk merehab. Jadi kalau untuk membangun di tempat lain, harus ada persetujuan khusus dari Menteri Keuangan, nanti kami diskusikan proses itu,” jelasnya.
Dody menambahkan pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk rehabilitasi. Namun jika diputuskan membangun gedung baru di lokasi lain, biaya diperkirakan lebih besar dengan skema pendanaan antara APBN dan APBD. “Prosesnya cukup lama. Tetapi kita upayakan bisa lebih cepat,” tegasnya. [nm/aje]