Kediri (beritajatim.com) – Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pelayanan kesehatan terus digencarkan oleh DPRD Kota Kediri. Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, menggelar sosialisasi produk hukum terkait pelayanan kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Gedung Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Rabu (29/10/2025) malam.
Kegiatan yang dihadiri puluhan warga tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait akses layanan kesehatan yang difasilitasi pemerintah, termasuk program pemeriksaan gratis dan pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dalam kegiatan itu, Imam Wihdan didampingi oleh Kabid Pelayanan Kesehatan dan PSDK Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, bersama Kepala Kelurahan Lirboyo dan Ketua LPMK setempat, Nanang Priyo Basuki.
Warga yang hadir diberi kesempatan untuk berdialog langsung dan menyampaikan berbagai persoalan kesehatan di lingkungan mereka, mulai dari keterbatasan fasilitas posyandu, kendala dalam penggunaan KIS, hingga mekanisme pelayanan kesehatan gratis. Semua pertanyaan dijawab secara terbuka oleh narasumber dan Imam Wihdan.
“Karena banyak program dari pemerintan itu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi nggak sampai. Karena itu kurang sosialisasi tadi, salah satunya mengenai pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis dari Nasional sudah ada anggaran dana yang sudah disiapkan, tetapi sekarang tidak begitu ke pakai. Eman kan seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.
Menurut Imam, sebagian besar warga sebenarnya sudah tercakup dalam program jaminan kesehatan pemerintah, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah. Ia menilai pentingnya profiling kesehatan oleh kader di tingkat kelurahan agar pemerintah bisa memberikan penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Yang jelas semua warga atau masyarakat sudah di cover oleh pemerintah tetapi pencapainya masih rendah dibawah 10 persen. Tadi sudah saya sampaikan kepada petugas pelayanan kesehatan tolong kepada para kader bahwa profiling kesehatan buat warga itu sangat penting. Karena itu yang memberikan informasi kira kira masyarakat itu perlu di treatmen seperti apa?. Untuk di Kota Kediri sekarang tidak lagi berfikir mengobati orang sakit tetapi yang bener menyehatkan yang sehat sekarag,” ungkap Imam.
Imam juga mengingatkan warga bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah disediakan Pemerintah Kota Kediri, termasuk sembilan puskesmas dan 36 puskesmas pembantu di tiga kecamatan. Aspirasi dan masukan dari warga yang muncul dalam kegiatan itu, lanjutnya, akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan perubahan peraturan daerah (Perda) bidang kesehatan.
”Kebetulan saya ditunjuk dan dikasih amanah duduk di komisi A bidang hukum dan pemerintahan. Salah satu yang kita kaji prihal Perda tentang kesehatan. Karena capaian BPJS kita sudah 100 persen serta dua tahun lalu kita sudah keluarkan Perda tentang penanangan TBC seberapa jauh implementasinya di masyarakat. Kita lagi pastikan supaya Perda yang sudah ada bener bener mambawa dampak positf di masyarakat,” harapnya. [nm/beq]