Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) memakai dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp150 juta. Saran itu dilontarkan DPRD Kota Blitar usai melihat kondisi dilapangan, dimana hingga saat ini vaksin PMK gratis dari pemerintah pusat belum juga turun.
Padahal, vaksin PMK tersebut sangat diperlukan pada saat ini oleh para peternak. Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota Blitar dan sekitarnya saat ini memang tengah melonjak tajam.
“Terkait wabah PMK ini kami minta agar vaksin segera diturunkan. Kita di anggaran Kota Blitar kan ada BTT. kalau nanti menunggu tetap ada kepastian, mau tidak mau Pemerintah Kota lewat dinas terkait harus segera mengadakan vaksin gratis dari BTT,” ucap Yohan Tri Waluyo, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Kamis (9/1/2025).
Dari pandangan DPRD Kota Blitar, anggaran BTT yang dimiliki Pemkot Blitar sebenarnya mencukupi untuk pengadaan vaksin PMK bagi peternak. Data Pemkot Blitar jumlah sapi di Bumi Bung Karno hanya 3.700 ekor yang dimiliki oleh 900 peternak.
Dengan jumlah tersebut maka Pemkot Blitar hanya perlu mengucurkan dana sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk pengadaan vaksin PMK. Dan itu menurut DPRD Kota Blitar masih relevan dilakukan dengan anggaran BTT.
“Ya tadi jika kita lihat data jumlah sapi di Kota Blitar kurang lebih ada 3700 ekor sapi dengan kurang lebih 900 peternak secara anggaran tidak banyak kemungkinan di angka Rp150-200 juta ini sudah bisa mengcover sekali lagi ini khusus bagi peternak dan pedagang Kota Blitar,” tegasnya.
Vaksinasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk menekan kasus PMK baik di Blitar atau wilayah lain. Namun sayangnya di tengah wabah PMK, justru vaksin dari pusat dan provinsi belum juga turun.
Di saat seperti ini maka pemerintah daerah dituntut untuk segera mengambil langkah. Sehingga kasus PMK di daerah bisa ditekan dan perekonomian peternak bisa kembali normal. [owi/beq]