Kediri (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mendesak pemerintah daerah memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul polemik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, yang viral di media sosial.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri sekaligus Ketua DPD NasDem, Lutfi Mahmudiono, menegaskan perlunya langkah cepat Pemkab untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Jadi itu untuk segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu sehingga mereka dapat akses untuk yang tidak terjadi seperti di daerah-daerah lain gitu terkait dengan MBG,” kata Lutfi.
Ia menambahkan, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.
“Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita ya untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri sehingga memastikan bahwa semua MBG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” lanjutnya.
Menurut Lutfi, efektivitas Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab juga harus ditingkatkan agar pelaksanaan program sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait dengan kekurangan-kekurangan di sekolah terkait MBG di Kabupaten Kediri, mungkin dari mekanisme pengawasan dari Pemkab sendiri dan dinas terkait yang seharusnya memastikan SOP,” tegasnya.
Jika ke depan masih ditemukan pelanggaran SOP, Lutfi menyatakan DPRD akan mendorong evaluasi terhadap manajemen dapur MBG.
“Kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, dari DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di SPPG atau dapur-dapur,” ucapnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra. Ia menilai program MBG merupakan terobosan penting, namun pelaksanaannya tidak boleh longgar dalam hal standar dan SOP.
“Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian untuk masyarakat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun untuk standar kualitas makanan,” ujar Reval.
Reval menegaskan bahwa kualitas makanan dan standar kerja harus diperhatikan ketat karena menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.
“Program ini tidak boleh untuk coba-coba, karena ini berurusan dengan nyawa manusia. Kami dari DPRD akan melakukan tindakan-tindakan sesuai wewenang kami sebagai pihak control atau pengawasan,” tambahnya.
Sebelumnya, dapur SPPG di Desa Rembangkepuh menjadi sorotan setelah beredar video berdurasi 17 detik di TikTok yang menampilkan keluhan terkait sistem kerja. Video tersebut menimbulkan persepsi adanya praktik kerja otoriter di dapur MBG.
Namun, Koordinator SPPG Kediri, Ahmad Gunawan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan video yang viral bukan berasal dari keluhan karyawan. “Ini berarti pekerja yang kurang baik. Bisa dibicarakan ke kepala SPPGnya,” ucapnya singkat. [nm/beq]