Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

DPRD Kabupaten Malang Telusuri Dugaan Korupsi Vaksinasi PMK

DPRD Kabupaten Malang Telusuri Dugaan Korupsi Vaksinasi PMK

Malang (beritajatim.com) –Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin berjanji akan menelusuri dugaan korupi vaksinasi penyakit kuku dan mulut (PMK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan, Kabupaten Malang.

Menurut Sodikul, pihaknya tidak mengetahui berapa besaran anggaran program vaksinasi PMK. “Kalau besaran anggaran program vaksinasi PMK itu kami tidak tahu. Apabila memang ada dugaan korupsi honor petugas vaksinasi PMK, mungkin nanti bisa kita tanyakan langsung pada petugas vaksin dilapangan. Kita akan telusuri dari sini,” tegas Sodikul, Selasa (10/10/2023) sore melalui sambungan telepon.

Politisi Parta NasDem itu menjelaskan, sepengetahuan dirinya, program vaksinasi PMK sudah dilakukan sebanyak dua kali pada bulan Juni dan Juli tahun 2022 lalu. Sodikul yang juga seorang peternak sapi itu membeberkan, ada ribuan ekor sapi yang mati ketika wabah PMK melanda Kabupaten Malang tahun 2022 lalu.

“Sewaktu wabah PMK sapi yang mati kurang lebih 10.000 ekor sapi. Itu tersebar di 3 Kecamatan. Mulai kecamatan Kasembon, Ngantang dan Pujon. Sapi yang mati mulai usia muda sampai dewasa,” ujarnya.

Dengan banyaknya sapi yang mati ketika itu, Sodikul berupaya mencegah wabah merebak dengan meminta bantuan ke Dirjen agar dilakukan vaksinasi PMK. Tujuannya, untuk menghambat dan mencegah wabah PMK.

Namun setelah pelaksanaan vaksinasi PMK, pendataan bagi peternak sapi tidak berjalan linier. “Ketika itu pendataan vaksin PMK tidak linier, tidak sesuai fakta. Saat itu saya bahkan turun langsung bersama PLT Dinas Peternakan Pak Nurcahyo, dokter hewannya pak Aris. Turun sama saya, soalnya waktu itu di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, sehari sapi mati bisa mencapai 300 ekor. Kita lakukan update terus, ada satgas juga di desa, mereka melaporkan dan memantau seluruh peternak sapi waktu itu,” tutur Sodikul.

Dengan fakta itu, Sodikul bilang tidak mengetahui apabila ada anggaran khusus menangani vaksin PMK. “Kalau soal honor bagi petugas vaksin PMK kami tidak memonitor, kalau memang ada anggaran untuk per tindakan penanganannya, coba nanti kita telusuri. Kita panggil beberapa orang petugas vaksin PMK, akan kita tanyakan,” tegas Sodikul.

Sodikul menambahkan, pelaksanaan vaksinasi PMK melibatkan koperasi koperasi yang memiliki peternakan sapi. Termasuk koperasi sapi perah SAE Pujon dan koperasi sumber makmur Ngantang. “Intinya program vaksin PMK ini dari Pusat. Turun ke Propinsi, kalau besaran anggaran kami tidak tahu. Hanya bentuk ribuan vaksin saja,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kawasan Kecamatan Pujon dengan 10 Desa, Kecamatan Kasembon dengan 6 Desa dan Kecamatan Ngantang dengan 13 Desa, adalah daerah dengan kematian jumlah hewan ternak sapi tertinggi saat wabah PMK melanda. Selebihnya, ada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir. Dimana sapi jenis pedaging, banyak yang mati.

Atas perkara ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Malang kemudian memeriksa Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kabupaten Malang perihal dugaan korupsi vaksinasi PMK. (yog/ted)