Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota dewan sepanjang tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari moratorium kunjungan luar negeri yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Adanya moratorium dari Presiden terkait kunjungan ke luar negeri, maka kami menangkap dan menindaklanjuti instruksi itu. Sehingga tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri,” kata Musyafak usai Paripurna laporan Banggar terhadap P – APBD 2025, Rabu (3/9/2025).
Musyafak menjelaskan, anggaran perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp19 miliar kini resmi dihapus. Dana tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
“Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, banyak pengangguran, pedagang kaki lima sepi, toko-toko juga sepi, maka anggaran itu kita kembalikan ke OPD agar bisa dipakai untuk program yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Musyafak, selain pos perjalanan dinas luar negeri, DPRD Jatim juga melakukan penyesuaian anggaran di beberapa sektor lain. Namun, penghapusan anggaran kunker luar negeri menjadi langkah paling signifikan sekaligus simbolis.
“Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting ini. Ini bagian dari respon kita terhadap situasi yang ada,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar anggota dewan menjaga sikap di ruang publik dan tidak memamerkan gaya hidup mewah. Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Tidak menampilkan flexing-flexing yang bisa membuat masyarakat marah dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.[asg/kun]