Kamis, 22 Desember 2022 18:34 WIB
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang APBD DKI Jakarta 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 November 2022.TEMPO/Anisa Hafifah.
TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta batal menggelar rapat paripurna hari ini, Kamis, 22 Desember 2022. Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro membenarkan pembatalan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan Kamis pagi pukul 10.00.Karyatin juga menjelaskan alasan penundaan tersebut. “Jadwal rapat paripurna ditunda menunggu Raperda pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dikoordinasikan dengan Kemendagri oleh BPKD pada hari Jumat,” kata Karyatin kepada Tempo, Kamis, 22 Desember 2022.Dia belum mengetahui kapan rapat paripurna DKI Jakarta akan kembali dilaksanakan.“Belum tahu, karena harus di Bamus-kan lagi,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis, 22 Desember 2022 pukul 10.00.Berdasarkan berita acara yang diterima Tempo, dalam rapat paripurna DPRD DKI tersebut akan dilakukan penyampaian hasil pembahasan Bapemperda terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan daerah).Baca juga: DPRD DKI Minta Wali Kota Jakarta Utara Memediasi Pemecatan Ketua RW 016 Pluit Pantai Mutiara
2 jam lalu
Ditanya Soal Gelaran Formula E 2023, Heru Budi Hartono Tutup Mulutnya
Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Wa Ode Herlina mengatakan keputusan Formula E 2023 ada di tangan Heru Budi.
Baca Selengkapnya
4 jam lalu
DPRD Minta Wali Kota Jakarta Utara Memediasi Pemecatan Ketua RW 016 Pluit Pantai Mutiara
Anggota DPRD Ahmad Lukman Jupiter meminta Wali Kota Jakarta Utara bisa meredam kisruh usai pemecatan Ketua RW 016 Pluit Pantai Mutiara.
Baca Selengkapnya
23 jam lalu
PDIP Kritik Heru Budi Batasi Usia PJLP: Penyapu Taman Seharusnya Tak Diperlakukan Seperti ASN
Politikus PDIP Gembong Warsono terus mengkritik kebijakan Heru Budi Hartono yang membatasi usia petugas PJLP. Jangan disamakan seperti ASN.
Baca Selengkapnya
1 hari lalu
Kampung Susun Bayam Belum Bisa Dihuni, Jakpro Pastikan Tidak Ada Hubungan dengan Anies Baswedan
Jakpro sebut ada sejumlah prosedur yang harus dilalui sebelum Kampung Susun Bayam (KSB) bisa dihuni agar tidak timbul masalah di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
1 hari lalu
Bantah Ada Pungli, Jakpro Beri Wewenang Anak Usaha Kelola Lahan di Kawasan Pantai Mutiara
PT Jakarta Utilitas Propertindo mendapat wewenang dari Jakpro untuk mengelola lahan di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. JUP bantah soal pungli.
Baca Selengkapnya
1 hari lalu
Jakpro Proses Kontrak Sewa Penghuni Kampung Susun Bayam Setelah Ada Kesepakatan dengan DKI.
Masalah status lahan itu menjadi alasan warga Kampung Bayam belum bisa menempati Kampung Susun Bayam.
Baca Selengkapnya
1 hari lalu
Surat Soal Kampung Susun Bayam dari Dispora DKI, Jakpro: Lahan Tidak Diserahkan
Dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan Jakpro memproses warga calon penghuni Kampung Susun Bayam segera menempati rusun.
Baca Selengkapnya
2 hari lalu
Ketua RW Ungkap Dugaan Pungli Dicopot oleh Camat dan Lurah, DPRD DKI: Saya Sampaikan ke Heru Budi
Jupiter meminta Inspektorat DKI untuk memeriksa Lurah Pluit dan Camat Penjaringan, menyusul pemecatan terhadap Ketua RW setelah ungkap dugaan pungli.
Baca Selengkapnya
2 hari lalu
Fraksi PKS Beri Pesan kepada Heru Budi Mengutip Ayat Alquran Ini
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sowan ke 9 fraksi DPRD DKI, salah satunya PKS. PKS berpesan kepada Heru dengan mengutip ayat Alquran.
Baca Selengkapnya
2 hari lalu
Belum Ada Laporan Formula E dari Era Anies Baswedan hingga Kini, Heru Budi: Tanya Inspektorat
Heru Budi Hartono enggan berkomentar banyak soal desakan Fraksi PSI untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban Formula E.
Baca Selengkapnya
