Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Bondowoso mengusulkan pembentukan klinik pertanian di setiap kios pupuk bersubsidi sebagai solusi konkret mengatasi masalah pendataan dan distribusi pupuk yang masih sering bermasalah di tingkat petani.
Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tohari, mengatakan bahwa akar masalah sering kali berasal dari ketidakakuratan data dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). “Masih banyak ditemukan di lapangan, entah karena kekeliruan atau karena lahan petani yang belum terdata dalam e-RDKK. Kalau dari awal perencanaannya benar, maka distribusinya pun pasti akan tepat sasaran,” ujarnya pada beritajatim.com beberapa waktu lalu.
Tohari menegaskan kesalahan data berdampak langsung pada hak petani. Jika lahan tidak tercatat, petani tidak akan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi karena kios hanya melayani berdasarkan data dalam sistem. Ia juga menyoroti lemahnya kemampuan administrasi ketua kelompok tani yang bertugas menginput data e-RDKK.
Selain itu, komunikasi antara petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) sering terkendala waktu dan mekanisme formal seperti undangan resmi. “Ini membuka celah yang cukup besar dalam pembaruan data dan penyampaian masalah di lapangan,” tambah legislator dari PKB tersebut.
Karena itu, Komisi II mendorong agar setiap kios pupuk memiliki klinik pertanian yang dikelola langsung oleh Dinas Pertanian bersama para PPL. “Di kios, petani pasti datang untuk mengambil pupuk. Di situ momen yang sangat pas untuk bertemu langsung, memperbaiki data, menyampaikan masalah, dan menerima arahan,” terang Tohari.
Klinik pertanian tersebut diharapkan menjadi pusat konsultasi, pembaruan data petani, pengecekan kebutuhan riil, serta sarana edukasi penggunaan pupuk dan teknologi pertanian lainnya. “Ini bagian dari pendekatan yang lebih langsung dan merakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bondowoso, Hendri Widotono, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa klinik pertanian akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian. “Jadi mendekatkan apa sih kebutuhan petani. Kalau ada serangan hama penyakit, ada petugas hama penyakit dan bisa milih obatnya apa. Jadi bisa langsung dieksekusi di situ (kios),” jelas Hendri.
Pembentukan klinik pertanian ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan Ra Hamid dan Ra As’ad dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama petani. “Petani butuhnya apa? Kita launching bulan depan,” pungkasnya. [awi/beq]