Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Bangkalan menyoroti validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kepentingan dasar pengambilan kebijakan daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyampaikan bahwa rapat itu dilatarbelakangi oleh pentingnya data yang disajikan BPS agar sesuai dengan Undang-Undang serta akurat dan bebas dari manipulasi.
“Kita mempertanyakan variabel-variabel yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih rendah, angka kemiskinan tinggi, serta persoalan angkatan kerja yang stagnan. Ini semua berkaitan erat dengan data yang disajikan oleh BPS,” terangnya, Selasa (20/5/2025).
Tidak hanya itu, Politisi PDIP tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antara BPS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM dalam pengumpulan data ketenagakerjaan. Menurutnya, OPD di Bangkalan dinilai kurang peduli terhadap pembaruan data statistik, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan.
“Pemkab dan OPD tidak pernah update data. Kami harap ke depan, terutama Dinas Kominfo dapat aktif dalam memperbarui data secara rutin,” imbuhnya.
Selain itu, BPS juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan survei dan sensus, termasuk tekanan dari kepentingan lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.
Hakim juga mengkritik data ketenagakerjaan yang stagnan antara tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan. Ia menduga adanya kesalahan dalam pendataan, karena angka pengangguran seharusnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkab Bangkalan dalam menyusun kebijakan berbasis data yang valid.
“Harapan kami semua kebijakan pemerintah daerah tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, data yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” pungkasnya. [sar/aje]