Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji

DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji

DPR Sebut 5 Komponen Bisa Ditekan untuk Turunkan Biaya Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR
Abdul Wachid
mengatakan, ada lima komponen dari
biaya haji 2025
yang dapat ditekan untuk menurunkan biaya haji yang diusulkan di angka Rp 93 juta.
Abdul menyebutkan, lima komponen yang perlu dievaluasi itu mencakup biaya penerbangan, katering, pemondokan, pelayanan, dan transportasi untuk jemaah haji.
“Setelah kami hitung, dari hitung-hitungan kami dengan Komisi VIII, angka di Rp 93 juta itu kalau kita amati ada 5 komponen yang harus kita evaluasi. Pertama, kaitannya dengan biaya penerbangan; kedua, biaya pemondokan; ketiga, biaya katering; keempat, biaya transportasi; dan selanjutnya, kaitannya dengan pelayanan,” ujar Abdul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Abdul menjelaskan bahwa DPR akan mengevaluasi dan menghitung ulang biaya dari masing-masing komponen tersebut.
Ia mencontohkan, untuk penerbangan, DPR menemukan tiket pesawat yang lebih murah daripada yang diajukan pemerintah.
“Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan yang lain, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin di angka Rp 33 juta, bisa turun yang signifikan. Jadi ini akan membuat biaya haji menjadi lebih murah,” kata dia.
Lalu, biaya pemondokan yang mencapai SAR 4.000 (sekitar Rp 17 juta) juga bisa ditekan karena DPR menemukan beberapa pemilik pemondokan yang menyediakan harga lebih murah.
“Selanjutnya, kaitan dengan katering. Katering itu yang mengajukan anggaran SAR 16,5, itu satu riyal Rp 4.250, satu kali makan sekitar Rp 70 ribu. Setelah kami lihat dan amati di hasil haji kemarin, itu nilainya tidak sesuai anggaran yang kami berikan di angka SAR 16,5. Itu nilainya sama saja, sekali makan sekitar SAR 8,” kata Abdul.
“Jadi para calon jemaah haji jangan khawatir kalau katering diturunkan nanti kualitasnya turun. Sebenarnya yang dulu tidak sesuai dengan nilai anggaran yang kita berikan,” ujar dia.
Selanjutnya, biaya masyair yang diusulkan sebesar SAR 4.000 karena DPR menemukan biaya masyair yang hanya SAR 2.700.
Terakhir, DPR akan menghitung jumlah biaya sewa untuk bus yang digunakan jemaah haji di Tanah Suci.
“Jadi kalau kami hitung ulang, itu sudah ketemu angkanya estimasi. Estimasi sudah ada. Namun kami mohon maaf, ini tidak bisa kami sampaikan sekarang. Insya Allah sesuai dengan amanat dari Pak Presiden,” kata Abdul.
Abdul menambahkan, biaya manasik juga tidak perlu masuk dalam komponen biaya haji.
“Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali, cukup besar juga. Jadi amanat Presiden adalah efisiensi, sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang biayanya lebih murah, kurang dari angka yang lalu, dan pelayanannya lebih baik,” kata dia.
Saat ini, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 diusulkan sebesar Rp 93.389.684, dengan beban kepada jemaah sebesar Rp 65.372.779.
DPR dan pemerintah tengah membahas usulan biaya tersebut sebelum mengambil keputusan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.