Warta Ekonomi, Jakarta –
Bank Indonesia (BI) berkomitmen melakukan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara guna meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD).
“Hal ini meliputi perluasan implementasi QRIS dengan menetapkan target penggunaan QRIS sebesar 55 juta pengguna di tahun 2024; menetapkan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi pada tahun 2024; dan memperkuat strategi implementasi QRIS Antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, baru-baru ini. Baca Juga: Sambut Natal dan Tahun Baru, BI Siapkan Rp4,45 Triliun
Selain itu, BI juga terus melalukan perluasan kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
“Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 157,43% (yoy) di November 2023 sehingga mencapai Rp24,90 triliun, dengan jumlah pengguna 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan UMKM,” pungkasnya.
Selain akselerasi digital, Perry bilang, pihaknya juga terus melakukan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Kemudian penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Baca Juga: BI Sebut Pemilu Dua Putaran Dorong Konsumsi yang Lebih Besar
“Lalu, penguatan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan fokus pada suku bunga kredit per sektor ekonomi,” imbuhnya.
Dan terakhir, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif.
Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha Hewlett Packard Finance, Ini Sebabnya
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
