Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menyampaikan rencana penguatan Poskamling dan Pos Limnas untuk diterapkan secara nasional, di Surabaya, pada Kamis 11 September 2025.
Penguatan ini, menurut Teguh, akan dilakukan melalui “penebalan” dan “penguatan” SOP (Standar Operasional Prosedur) di setiap Poskamling dan Pos Linmas yang ada di berbagai kabupaten dan kota. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pasca-kejadian kerusuhan aksi massa, yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu.
“Jadi ini kan untuk menindaklanjuti, bagaimana kita menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pasca aksi unjuk rasa. Khususnya lagi adalah terkait aktivasi, terkait siskamling,” kata Teguh di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Kamis (11/9/2025).
Ia menyampaikan, bentuk penguatan serta penebalan Poskamling dan Pos Linmas saat ini masih dilakukan pembahasan mendalam, di antaranya adalah membahas siapa nanti yang akan bertugas, bagaimana manajemennya, dan apa saja sarana dan prasarana (sarpras) yang dibutuhkan.
“Itu bisa ada penebalan, ada penguatan terkait SOP-nya. Baik SOP yang menyangkut masalah petugasnya, kemudian masalah tata kelolanya, manajemennya, sarpasnya, kemudian juga terkait masalah pelaporan dan tindak lanjutnya,” jelasnya.
Dari kunjungan hari ini, Teguh turut menyampaikan apresiasi terhadap model siskamling yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang saling berkesinambungan dengan program Kampung Pancasila. Ia menyebut, hasil kunjungan di Kota Surabaya akan turut dikaji dalam membuat prosedur SOP secara nasional.
“Tadi Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) sudah menyampaikan, akan segera menyampaikan SOP-nya. Nanti kita kaji dan mungkin akan kita bahas untuk bagaimana kita membuat suatu prosedur SOP yang secara nasional,” ucap Teguh.
Sementara itu, mendukung rencana dari Dirjen Dukcapil, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa jumlah Pos Kamling yang sudah terbentuk di Surabaya sampai hari ini ada 9000 lebih. Serta dalam penjagaannya turut melibatkan semua kalangan usia, mulai dari Gen Z, Milenial, dan orang dewasa.
“Jadi kegiatan dilakukan oleh mereka (semua kalangan usia), kita menurunkan anggaran, kita melakukan evaluasi. Jadi program tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi melibatkan semua elemen, apakah itu Gen Z, apakah itu Gen Milenial, apakah itu yang lebih senior lagi, kita jadikan satu,” tutup Wali Kota Eri. [rma/aje]