Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang,” tuturnya.
Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.
“Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.
Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.
“Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,” kata dia.
Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.
“Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah,” ujar Damar. (fajar)