Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US Miliar dalam TFFF

    Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US$1 Miliar dalam TFFF

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor utama perlindungan hutan tropis dunia.

    Menurutnya, komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif global yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.

    Dalam forum Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025), sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

    “Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem.

    Raja Antoni menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

    Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar US$1 miliar, setara dengan kontribusi awal Brasil.

    Langkah ini, kata Raja Antoni, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

    “Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” tutur Raja Antoni.

    Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberanian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam perlindungan iklim global.

    “Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” tambahnya.

    Raja Antoni menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

    Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sendiri menjadi penggagas utama TFFF, sebuah mekanisme pendanaan global yang menyalurkan sebagian dananya langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.

    Dalam forum pra-COP30 di Belem, Lula mengumumkan investasi awal sebesar US$1 miliar dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.

    Sebagai bagian dari delegasi Indonesia di forum tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.

    Dalam COP30 UNFCCC, Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertema “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace” — sejalan dengan terobosan kebijakan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

    Kebijakan tersebut mempertegas kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional dan memperkuat perannya sebagai pusat solusi iklim dunia.

  • Indonesia Targetkan Penurunan 92–118 Juta Ton CO₂ di 2030, Ini Jurusnya

    Indonesia Targetkan Penurunan 92–118 Juta Ton CO₂ di 2030, Ini Jurusnya

    Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.

    “Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.

    Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.

    Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.

    Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.

    “Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.

    Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).

    Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.

    Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.

    Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

    Baca Juga :

    Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    “Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.

    Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.
     
    “Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.

    Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.
     
    Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
     
    Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.
     
    “Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.
     
    Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).
     
    Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.
     
    Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.
     
    Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.

    “Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Menhut: 1,4 Juta Ha Hutan Adat Wujud Kepedulian Prabowo

    Menhut: 1,4 Juta Ha Hutan Adat Wujud Kepedulian Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat. 

    Hal tersebut disampaikan Menhut Antoni saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025).

    “Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” ujar Antoni dikutip Jumat (11/4/2025).

    Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” tandas Antoni. 

    Dalam acara tersebut, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selain didampingi Raja Juli Antoni, Hashim juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol selama rangkaian COP 30 ini. Ketiganya merupakan delegasi yang diutus oleh Prabowo. 

    Dalam pidatonya di acara tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Hasyim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.

    “Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” jelas Hashim. 

    Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11/2025) yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil, Menhut Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menurut dia, satgas tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029. 

    “Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” pungkas Antoni.

  • Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Akan Diakui Jadi Hutan Adat Baru

    Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Akan Diakui Jadi Hutan Adat Baru

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Belem Climate Summit, Brasil. Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah Indonesia menyerahkan 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat adat.

    “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” ujar Menhut usai acara, Kamis, (6/11/2025).

    Menurutnya, pemberian 1,4 juta hektare hutan adat menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat.

    “Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termarjinalkan,” tuturnya.

    Dalam acara ini, diketahui Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo. Selama rangkaian acara COP30, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Juli dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Prabowo.

    “Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyatakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim.

    Raja Juli menegaskan hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Ia menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029.

    Raja Juli juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    (gra/fca)

  • Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen

    Jakarta:  Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.

    Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
    Menahan Laju Deforestasi
    Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.

    “Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.

    Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya

    Jakarta:  Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
     
    Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Menahan Laju Deforestasi
    Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.
     
    “Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.
     
    Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.

    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    Baca Juga :

    Diundang Dekan, Jokowi Hadir di Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.

    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.

    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.
     
    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
     
    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.
     
    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.
     
    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Dapil Papua Yan Mandenas menyoroti tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang memusnahkan mahkota cenderawasih dengan cara dibakar sebagai barang bukti penegakan hukum perdagangan satwa liar.

    Aksi pemusnahan tersebut sebelumnya menyita perhatian publik di Papua hingga tingkat nasional, mengingat mahkota Cenderawasih memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Papua.

    Yan Mandenas menyebut pemusnahan mahkota Cenderawasih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Ini bertentangan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (1) huruf b, yang menyatakan satwa mati atau diawetkan dapat dititipkan di lembaga konservasi atau museum zoologi,” tegas Yan Mandenas dalam unggahan di Instagram, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, dasar pemusnahan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk barang yang mengandung bibit penyakit, limbah B3, atau kondisi rusak yang membahayakan.

    “Mahkota Cenderawasih tidak bisa dianggap sebagai barang berbahaya. Artinya, tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan,” ujarnya.

    Yan Mandenas meminta menteri LHK mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BBKSDA Papua.

    “Ini harus menjadi perhatian serius. Saya akan membawa persoalan ini ke menteri LHK dan Komisi IV DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas tindakan pembakaran mahkota cenderawasih oleh BKSDA Papua.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli Antoni dikutip dari Antara.

    Menurutnya, secara hukum tindakan tersebut benar, tetapi jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan jajarannya tidak kontekstual yang mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua.

  • Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Semua akan ditindak setegas-tegasnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akan menindak tegas aktivitas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jawa Barat.

    “Semua akan ditindak setegas-tegasnya. (Sanksi) Nanti baca di regulasi, bahwa semuanya yang memungkinkan untuk dilakukan, (akan) kita lakukan,” kata Menhut Raja Antoni saat ditemui di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Menhut menegaskan telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) untuk menangani hal tersebut, termasuk di dalamnya pemberian sanksi.

    “Sesuai undang-undang yang berlaku. Ditjen Gakkum secara reguler akan meng-update kepada teman-teman (media),” ujar Menhut.

    Sebelumnya, keberadaan deretan tenda biru di kawasan TNGHS sempat viral di media sosial setelah muncul dari citra Google Maps.

    Tak hanya di Halimun, dugaan adanya aktivitas tambang ilegal juga ada di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

    Ditjen Gakkum Kehutanan (Gakkumhut) telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum.

    Untuk titik di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lainnya/APL), Ditjen Gakkumhut berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait serta unit teknis pertambangan guna memastikan penanganan lintas kewenangan berjalan efektif.

    “Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho pada Senin (27/10).

    “Untuk lokasi di APL, kami memperkuat sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan komprehensif, mulai dari penertiban, kepatuhan perizinan, hingga pemulihan lahan,” katanya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya merevitalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan hutan.

    “Kita ketahui KPH ini memiliki fungsi yang strategis, sangat penting dalam sejarah hutan Indonesia,” kata Menhut Raja Antoni dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    “Namun, berbagai macam dinamika sosial, politik, hukum, perubahan perundangan mengakibatkan peran KPH sangat berkurang. Oleh karena itu, pertemuan hari ini kita berharap menjadi forum untuk kembali merevitalisasi peran KPH,” ujarnya menambahkan.

    Adapun KPH merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dikelola secara lestari dan efisien sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan nasional.

    Tugasnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam, serta menjabarkan kebijakan kehutanan dari tingkat nasional hingga lokal untuk diimplementasikan di wilayahnya.

    Menhut mengakui bahwa masih ada regulasi yang perlu diperbaiki, agar fungsi dan peran KPH bisa lebih maksimal.

    “Saya sudah sampaikan kepada eselon I semua agar dengan limitasi regulasi yang dimiliki, kerja sama dengan KPH harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” kata Raja Antoni.

    “Karena kami percaya yang menjaga hutan harus yang dekat dengan hutan, dan yang dekat terhadap hutan ini adalah teman-teman KPH dari Sabang sampai Merauke,” katanya lagi.

    Dengan melibatkan KPH di tapak, ujar dia pula, banyak hal dapat dimanfaatkan, diawasi, dan ditangani.

    Mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antisipasi pembalakan liar (illegal logging), antisipasi tambang di kawasan hutan, hingga perluasan perhutanan sosial.

    “Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.