Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa pemerintah menjadikan desa sebagai titik awal pembangunan nasional.
Menurut Riza Patria, pembangunan bangsa tidak bisa dilakukan setengah-setengah dan harus dimulai dari desa sebagai fondasi utama. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI, yang menempatkan desa sebagai pusat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
“Semua kembali ke desa, urus desa, membangun desa. Sesuai Asta Cita bapak presiden. Tidak ada pilihan, kalau kita ingin membangun bangsa, ya harus membangun desa,” kata Riza Patria, saat menghadiri dialog sinergitas Kemendes PDT bersama civitas akademika Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Senin (22/12/2025).
Riza Patria menyebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Di antaranya pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal, program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah unggulan, kenaikan harga gabah petani, hingga penurunan harga pupuk.
“Semua program ini dirancang untuk masyarakat desa agar cepat maju, mandiri, dan sejahtera,” tegasnya.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Ahmad Riza Patria, saat menghadiri dialog sinergitas Kemendes PDT di Lamongan, Senin (22/12/2025).
Dalam mempercepat pembangunan desa, pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis. Kampus dinilai memiliki peran penting dalam mendukung desa melalui riset, inovasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan, Abdul Aziz Alimul, menyatakan kesiapan UMLA mendukung agenda pembangunan desa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dia menegaskan, pengabdian masyarakat menjadi pintu masuk kampus untuk terlibat langsung dalam mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan.
“Perguruan tinggi tidak hanya mendidik, tetapi juga hadir di desa. Mahasiswa dan dosen bisa ikut menganalisis potensi dan membantu desa berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Sujiono, menegaskan bahwa kepala desa siap menjalankan kebijakan pemerintah, khususnya percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
“Fokus terdekat kami adalah pembangunan Kopdes Merah Putih. Legalitas sudah siap, tinggal proses pembangunan gerai di desa-desa,” kata Sujiono. (fak/but)