Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Kabupaten Bangkalan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP). Sidak untuk memastikan layanan yang di tempat itu telah terintegrasi.
Saat sidak dilakukan, para wakil rakyat menemukan beberapa instansi yang seharusnya menempati MPP tidak hadir di lokasi.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menyampaikan keprihatinannya terkait temuan tersebut.
“MPP ini seharusnya menjadi pusat layanan yang terintegrasi, tetapi kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Kami akan segera berkoordinasi dengan komisi terkait untuk memastikan instansi yang belum hadir di MPP dapat segera melaksanakan tugasnya,” ujarnya, Minggu (29/12/2024).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Anton Bastoni, menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik. Ia meminta seluruh instansi dapat memperbaiki kinerja di tahun 2025 nanti.
“MPP dirancang untuk memudahkan masyarakat, namun dengan tidak hadirnya sejumlah instansi, tujuan itu sulit tercapai. Kami akan mendorong langkah-langkah konkret agar hal ini segera diperbaiki,”imbuhnya.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi berkala. Hal itu diperlukan agar layanan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran MPP. Temuan ini akan kami tindak lanjuti secara serius,” pungkasnya. [sar/but]