Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus Nasional 31 Agustus 2025

Demokrat Segera Rapat Terbatas Merespons Situasi Demo Agustus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jajaran DPP Partai Demokrat bakal segera menggelar rapat koordinasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini.
Rapat tersebut bakal dipimpin oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/8/2025) malam.
Rapat akan segera dilakukan setelah AHY bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Rapat dipimpin oleh ketum, tentu ada Pak SBY karena beliau adalah ketua MTP untuk menindaklanjuti rapat bersama dengan Presiden bersama para ketum parpol dan dilanjutkan dengan pertemuan Presiden dengan para menteri-menteri,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi awak media.
Saat ini, lanjut Herzaky, AHY juga masih berada di Istana Kepresidenan di Jakarta dan berkoordinasi dengan Presiden Prabowo dan jajaran menteri lainnya.
“Saat ini pun Pak Menko (AHY) masih berada di Istana,” ucapnya.
Ia menungkapkan, SBY sebagai pendiri Demokrat bakal menyampaikan pandangan pada jajaran DPP Demokrat atas situasi yang terjadi.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas sikap Demokrat ke depan atas situasi Tanah Air saat ini.
“Kalaupun beliau (SBY) sebagai orang tua kan ada
wisdom
, mungkin ada yang mau disampaikan, juga ada arahan-arahan, tentu kita akan dengarkan masukan-masukannya,” imbuh dia.
Situasi Tanah Air sepekan belakangan ini diwarnai demonstrasi memprotes DPR dan pemerintah.
Presiden Prabowo pun sudah melakukan rapat dengan para ketua umum dan menyampaikan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang dianggap menyakiti hati rakyat sudah dicopot dari jabatannya.
Tak hanya itu, Prabowo juga mengungkapkan bahwa demonstrasi yang terjadi juga mengarah pada tindakan makar dan terorisme.
 
Partai Demokrat setuju dengan tuntutan demonstran agar tunjangan anggota DPR dibatalkan karena keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan mahasiswa dan publik yang pada hari ini menginginkan tunjangan DPR RI untuk dihentikan, dibatalkan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
“Tentu kami setuju, kami sepakat, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Ibas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.