Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersiap melakukan efisiensi besar-besaran pada tahun anggaran 2026 menyusul adanya pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp228 miliar.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus momentum bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, Pemkab akan memfokuskan anggaran pada program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tahun 2026 kita dihadapkan pada tantangan efisiensi. Kuncinya adalah kolaborasi dengan provinsi supaya anggaran tidak menumpuk di satu sektor. Pemerataan dan skala prioritas harus dijalankan,” ujar Bupati Hari usai upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Senin (13/10/2025).
Bupati menegaskan, berkurangnya dana transfer bukan alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi dorongan agar pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran.
“Kita harus lebih cerdas dalam perencanaan. Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik, tapi memastikan program tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Beberapa program strategis seperti ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, serta program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap menjadi prioritas utama Pemkab Madiun. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan pengembangan desa.
Hari menyebut, kebijakan pemangkasan dana dari pusat memang berdampak pada berbagai sektor. Namun, Pemkab Madiun memilih untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar pembangunan tetap berjalan merata.
“Yang penting, kita mampu menata ulang prioritas dan tidak kehilangan arah pembangunan. Kalau pengelolaannya tepat, hasilnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Hari itu.
Dengan strategi efisiensi dan sinergi bersama pemerintah provinsi, Pemkab Madiun optimistis mampu menjaga ketahanan fiskal dan memastikan program pembangunan tetap berlanjut pada tahun 2026 mendatang. [rbr/beq]