Jember (beritajatim.com) – Dana transfer daerah dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 berkurang Rp 270,6 miliar.
Di luar Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menanti kabar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dana transfer ke Jember tercatat Rp 2,704 triliun.
Sebelumnya dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, dana transfer itu dialokasikan Rp 2,975 triliun.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak peka terhadap situasi. “Sebelumnya sudah kami ingatkan, agar rancangan KUA-PPAS memperhitungkan kemungkinan terjadinya pengurangan dana transfer ke daerah,” katanya, Kamis (26/9/2025).
Widarto bersyukur KUA-PPAS Jember belum disepakati, sehingga bisa dilakukan penyesuaian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Dari sisi pendapatannya harus diubah dan dari sisi pembelanjaannya juga otomatis harus menyesuaikan. Kalau kemarin sudah kita sepakati terlalu tinggi, ternyata turun begini, menjadi enggak karuan,” katanya.
Widarto menyarankan APBD Jember 2026 bisa digunakan untuk stimulus di luar layanan dasar. “Bagaimana pendapatan penduduk Jember meningkat. Mereka yang sudah punya usaha agar dikasih insentif sehingga usahanya semakin maju. Bagi mereka yang bekerja, tempat bekerjanya dikasih insentif sehingga bisa meningkatkan pendapatan pekerjanya,” katanya.
Sementara bagi warga yang belum bekerja, Widarto berharap, Pemerintah Kabupaten Jember bisa membantu.
“Apakah mereka mau berusaha atau bekerja? Kalau bekerja berarti, lapangan usaha harus diberikan atensi agar semakin besar. Kalau mereka ingin usaha, harus di-treatment juga, apakah pelatihannya, apakah bantuan modalnya, aksesnya. Itulah yang seharusnya kita lakukan pada 2026,” katanya.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, pemerintah daerah dituntut lebih bisa berkreasi mengelola anggaran melalui pendapatan daerah. Dia juga berharap APBD Jember mencerminkan realitas kebutuhan masyarakat. “Kami berharap APBD kita mencerminkan keadaan real,” jelasnya. [wir]