Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) yang tidak terserap berpotensi dialihkan untuk mendukung program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, termasuk kakao dan kelapa.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor hulu perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah menurun akibat faktor usia.
Widiastuti menjelaskan, penggunaan dana MBG yang tidak terserap menjadi salah satu opsi untuk mendukung revitalisasi tanaman perkebunan prioritas.
“… bagaimana untuk pemberdayaan, karena tanaman juga sudah tua. Itu juga banyak yang kita coba lakukan dan kita petakan, termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Namun, Widiastuti menyebut pembahasan terkait persetujuan penggunaan dana MBG masih berlangsung dan belum final.
“Jadi kalau melihat keputusannya kita juga belum melihat,” ujarnya.
Kendati demikian, Widiastuti menerangkan program replanting akan difokuskan pada komoditas yang paling membutuhkan peremajaan, seperti kakao dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan dukungan kebijakan untuk komoditas lain, termasuk singkong.
“Kalau yang kondisinya memang butuh peremajaan, akan disegerakan. Kebetulan, contohnya kayak kakao, iya. Kelapa, iya. Yang kita tangani juga bukan hanya di-replanting, tapi yang lainnya juga kayak permasalahan, tadi ada singkong, ini butuh sisi lartas, itu juga kita lakukan,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.
Teranyar, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintahkarena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Adapun di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.
“Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Untuk tahun depan, Dadan mengungkap BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.