PENGAMAT Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.
“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (23/12).
Baca juga: Erick Thohir Bantah PT Dirgantara Indonesia Potong Gaji Karyawan
Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan).
Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar, Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.
Baca juga: Erick Thohir Bantah Buru-buru Perpanjang Kontrak Freeport
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.
“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.
Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut.
Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.
“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.
Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024.
“Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya. (Ins/Z-7)
PENGAMAT Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.
“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (23/12).
Baca juga:Â Erick Thohir Bantah PT Dirgantara Indonesia Potong Gaji Karyawan
Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan).
Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar, Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.
Baca juga:Â Erick Thohir Bantah Buru-buru Perpanjang Kontrak Freeport
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.
“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.
Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut.
Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.
“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.
Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024.
“Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya. (Ins/Z-7)
