Jakarta, CNBC Indonesia – Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tetap berupaya mewaspadai serangan dari China. Terbaru, ia menyerukan pemberlakuan standar keamanan siber yang lebih ketat di semua lembaga federal dan kontraktor.
Informasi itu berasal dari draf perintah yang dilihat Reuters. Perintah tersebut untuk mengatasi operasi siber yang dilancarkan China ke AS.
Dikhawatirkan China akan terus-menerus melancarkan aktivitas yang mengganggu untuk menargetkan infrastruktur penting, email pemerintah, hingga perusahaan telekomunikasi besar, dan Departemen Keuangan AS.
Draf itu menyebutkan Biden ingin standar lebih ketat untuk pengembangan software yang aman, dan kemampuan untuk memverifikasi standar dipenuhi. Evaluasi proses akan dilakukan untuk badan siber setempat (CISA), dikutip dari Reuters, Senin (13/1/2025).
Para vendor memberikan dokumentasi pengembangan software yang aman untuk dievaluasi dan divalidasi oleh CISA. Jika gagal dalam proses validasi, maka perusahaan dirujuk ke jaksa agung agar mendapatkan tindakan yang sesuai.
Biden juga meminta pedoman untuk mengelola token akses dan kunci kriptografi penyedia cloud. Sebelumnya, hacker China menggunakan metode untuk mengakses akun email oleh pejabat tinggi pemerintah AS pada Mei 2023.
Terkait laporan tersebut, Wakil Presiden Senior Strategi Siber Contrast Security mengapresiasinya. Namun, untuk implementasinya masih perlu diskusi lebih lanjut.
“Kami benar-benar berhadapan dengan pemberontakan di infrastruktur penting dan lembaga pemerintah AS oleh Rusia dan China,” ucapnya.
Baik pihak Gedung Putih dan CISA tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait laporan tersebut.
(fab/fab)