Jakarta, CNBC Indonesia – Wajib militer yang diterapkan oleh pemerintah junta militer Myanmar banyak ditolak oleh para pemuda negara tersebut. Banyak anak muda memilih kabur ke negara tetangga seperti Thailand, daripada terkena wajib militer dan mati di perang saudara.
Seorang guru bernama Thwel (25 tahun) menjadi salah satu pemuda Myanmar yang berniat memilih jalan itu. Dia mengatakan tak punya banyak pilihan selain pergi ke luar negeri secara ilegal atau mati di negaranya.
“Sebagai yang tinggal di negara ini, saya hanya punya dua pilihan, pergi ke luar negeri secara ilegal atau mati di sini,” kata dia kata dia dikutip dari Associated Press (AP), Minggu (25/2/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa pengamat Myanmar yakin eksodus warga muda Myanmar sedang terjadi saat ini. Keluarnya mereka diperkirakan akan meningkatkan ketidakstabilan setelah junta mengambil pemerintahan dari Aung San Suu Kyi dan berujung pada perang saudara.
Thwel hanyalah segelintir dari anak muda Myanmar yang menolak paksaan dari junta militer itu. Seperti banyak profesional lainnya, dia bergabung dengan Gerakan Pembangkangan Sipil yang dibentuk untuk menentang pemerintahan junta militer.
Sejak terjadinya perlawanan itu, jumlah angkatan bersenjata telah berkurang akibat meningkatnya tekanan dari kekuatan pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis minoritas.
Selama empat bulan terakhir, kelompok oposisi meraih kemenangan signifikan dan merebut wilayah penting yang strategis di negara bagian Shan di utara, tempat Myanmar berbatasan dengan China, dan negara bagian Rakhine di barat.
Atas kondisi ini, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing memerintahkan undang-undang wajib militer diberlakukan. Semua pria sehat berumur 18-35 tahun dan perempuan berumur 18-27 tahun diharuskan ikut dinas militer selama 2 tahun.
Diperkirakan ada 14 juta warga Myanmar yang memenuhi kualifikasi itu. Menghindari wajib militer dapat dihukum tiga hingga lima tahun penjara dan denda.
Banyak penduduk Myanmar diyakini secara aktif mencari cara untuk melarikan diri dari program ini. Thailand menjadi salah satu negara tujuan para pemuda Myanmar untuk terhindar dari wajib militer tersebut.
Kedutaan Besar Thailand di Yangon, Myanmar melaporkan kewalahan dengan banyaknya permohonan visa ke negaranya. Kementerian Luar Negeri Thailand mencatat sekitar 7.000 warga negara Myanmar telah mengajukan permohonan visa.
Institute for Strategy and Policy, sebuah lembaga pemikir independen, mengatakan wajib militer dapat memicu eksodus massal, pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas, dan meningkatkan korupsi dan pemerasan di semua tingkatan.
Lebih dari 1.000 warga negara Myanmar usia kerja diyakini menyeberang ke Thailand setiap hari sejak wajib militer diumumkan, kata Moe Kyaw dari Asosiasi Pekerja Yaung Chi Oo-Thailand, sebuah asosiasi bantuan untuk pekerja migran Myanmar.
“Bukan pertanda baik jika sumber daya manusia dan intelektual meninggalkan suatu negara,” ujarnya.
Dia juga memperkirakan bahwa dengan gelombang baru orang-orang yang memasuki Thailand, yang umumnya secara ilegal, akan terjadi peningkatan perdagangan manusia dan kejahatan terkait, dan akan ada gesekan ketika para pendatang baru bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Pemberontakan di Tetangga RI Memanas, Militer Mulai Kewalahan
(luc/luc)
