Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Jadwal CPNS 2025 Rilis? Ini Portal Resmi dan 30 Instansi dengan Peluang Lolos Tertinggi

    PIKIRAN RAKYAT – Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 menjadi salah satu informasi yang paling ditunggu oleh masyarakat.

    Namun hingga pertengahan April 2025, pemerintah belum memastikan kapan pendaftaran CPNS 2025 akan dibuka melalui portal SSCASN.

    Alasan Jadwal CPNS 2025 Belum Dirilis

    Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.

    Pengangkatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung antara Februari hingga Maret 2025, kini diundur menjadi paling lambat Juni 2025 untuk CPNS, dan Oktober 2025 untuk PPPK.

    Penundaan ini disebabkan karena ketidaksesuaian waktu antara tanggal pengangkatan dan tanggal mulai bekerja yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Hal ini menyebabkan Calon ASN harus menunggu lebih lama untuk mulai bekerja. Selain itu, pemerintah juga sedang memetakan ulang kebutuhan aparatur sipil negara di berbagai instansi.

    Proses ini mencakup evaluasi kompetensi yang dibutuhkan agar sesuai dengan tantangan pemerintahan di masa depan. Oleh karena itu, formasi CPNS 2025 belum bisa dipastikan.

    Bocoran Formasi CPNS 2025

    Formasi yang akan dibuka pada seleksi CPNS 2025 diperkirakan akan bergantung pada sisa formasi kosong dari tahun 2024.

    Ditambah lagi, jumlah kementerian di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak dibanding sebelumnya. Hal ini membuka peluang adanya lebih banyak formasi yang tersedia pada tahun 2025.

    Portal Resmi Pendaftaran CPNS 2025

    Masyarakat diimbau untuk selalu mengakses informasi resmi agar terhindar dari hoaks. Berikut daftar portal resmi seleksi CPNS 2025:

    30 Instansi Pusat dengan Peluang Lolos Tertinggi

    Bagi calon pelamar yang ingin meningkatkan peluang lolos, mempertimbangkan instansi dengan jumlah peminat rendah bisa menjadi strategi yang cerdas.

    Berikut adalah 30 instansi pusat dengan pelamar CPNS 2024 paling sedikit menurut data dari BKN:

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Sekretariat Jenderal Komnas HAM Sekretariat Jenderal MPR Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sekretariat Jenderal WANTANNAS Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Badan Informasi Geospasial Badan Narkotika Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Badan Keamanan Laut RI Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Siber dan Sandi Negara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Badan Kepegawaian Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Luar Negeri Perpustakaan Nasional RI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arsip Nasional Republik Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Perdagangan

    Dengan mempertimbangkan instansi yang jumlah pelamarnya lebih sedikit, peluang untuk lolos seleksi bisa lebih besar.

    Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan resmi agar tidak ketinggalan jadwal dan informasi penting lainnya. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    PKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menggelar Kongres partai pada tahun 2025. Namun, Djarot belum dapat menyampaikan terkait kapan kepastian waktu penyelenggaraan kongres itu.

    “Pelaksanaannya di tahun 2025, bulannya masih belum gitu ya,” kata Djarot usai mengikuti pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan yang dihadiri Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa malam, 15 April 2025.

     

    Menurut Djarot pelaksanaan kongres partainya itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. “Tidak perlu terburu-buru ya.”

    Kendati, saat ditanya apakah pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah tuntas sidang kasus Hasto Kristiyanto di pengadilan, Djarot tidak memberikan jawaban tegas. Djarot hanya menjawab bahwa partainya masih konsentrasi di beberapa isu hal yang saat ini penting.

     

    “Terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ucapnya.

     

    Terkait kasus hukum Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP itu telah menjalani sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025. Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto.

     

    Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Staf Pramono Sebut Rute Bersepeda Silaturahmi Bareng Mas Pram Usulan Komunitas: Bukan inisiatif Gubernur

    Staf Pramono Sebut Rute Bersepeda Silaturahmi Bareng Mas Pram Usulan Komunitas: Bukan inisiatif Gubernur

    PIKIRAN RAKYAT – Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik mengatakan bahwa pemilihan rute untuk acara bersepeda Silaturahride with Mas Pram sepenuhnya usulan dari komunitas sepeda, bukan inisiatif Pramono Anung.

    “Jadi, acara dan pemilihan rute kan sepenuhnya usulan dari komunitas sepeda, itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico, Rabu, 16 April 2025.

    “Gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi Pemprov, memfasilitasi balai kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finish,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa pemilihan rute itu setelah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak dan telah dipertimbangkan sebelumnya. Kendati, rute yang dilintasi dalam acara bersepeda itu salah satunya di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dinilai membahayakan untuk sepeda. Ini disuarakan oleh Komunitas Mobilitas Berkelanjutan (KMB).

    Menanggapi ini, Chico menuturkan rute yang dilalui masih bersifat tentatif dan tidak menutup peluang akan adanya perubahan rute itu. “Terkait dinamika perubahan rute dan lain-lai, Ya tentu, memang kan kita selalu berdiskusi, berdialog dengan masyarakat, dan untuk mengambil keputusan ya,” katanya.

    Meski begitu, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan kalau penggunaan jalan layang aman untuk sepeda apabila tidak ada kendaraan lain melaju di jembatan tersebut. Jalan Layang ditutup untuk kendaraan dan hanya dilintasi sepeda disebutkan bakalan aman.

    Akan tetapi, apabila kendaraan roda empat melalui jalan itu, dan disaat bersamaan ada motor atau sepeda yang melintas barulah dinilai dapat membahayakan.

    “Namun pada saat JLNT ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya digunakan bagi pesepeda, maka pesepeda aman melintas JLNT,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu, 16 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah Jadi Korban, Kini Aset yang Disita pun Hilang, Korban EDCCash Lapor ke KPK

    Sudah Jadi Korban, Kini Aset yang Disita pun Hilang, Korban EDCCash Lapor ke KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Korban dan terdakwa kasus investasi bodong EDCCash mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 16 April 2025. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh polisi dan jaksa terkait hilang atau berkurangnya barang bukti dalam perkara EDCCash. 

    “Kita melaporkan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan terkait dengan banyaknya barang bukti yang disita yang dirampas oleh kepolisian pada saat penyitaan tanpa surat tanda penyitaan, dan juga tidak masuk di dalam berkas di pengadilan,” kata Dohar Jani Simbolon selaku pengacara terdakwa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 16 April 2025.

    Dohar menjelaskan, pihaknya melapor ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK berdasarkan dari temuan-temuan mengkhawatirkan terkait adanya barang bukti perkara yang hilang. Misalnya, satu tas Hermes seharga Rp1 miliar dan sembilan sertifikat hak milik senilai Rp7,5 miliar, yang bahkan diduga sempat digadaikan oleh oknum pengacara. 

    “Ternyata usut punya usut, sertifikat ini sekarang yang dirampas ini ada dalam penguasaan pihak lain, digadai juga. Sangat mengerikan ya, digadai juga oleh si oknum pengacara ini,” ucap Dohar.

    Ia menambahkan, terungkapnya barang bukti yang hilang tersebut bermula dari proses perdamaian antara korban dan para terdakwa. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyatakan keterbukaan soal barang-barang yang disita polisi namun tidak ada dalam berkas perkara.

    “Itu dasar kenapa kita melaporkan aparat penegak hukum ini karena mereka tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan di KUHAP. Dalam persidangan juga begitu,” tutur Dohar. 

    Bukti-Bukti Diserahkan ke KPK 

    Sementara itu, pengacara pihak korban Siti Mylanie Lubis menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan berbagai barang bukti pendukung kepada KPK seperti foto rekaman pembicaraan, dan dokumen-dokumen penting. Termasuk rekaman pernyataan seorang Kajari yang menyebut ada pemilahan-pemilahan barang bukti oleh Kejaksaan dan penyidik. 

    “Saya mungkin akan memperdengarkan juga. Enggak apa-apa deh kita buka saja sekalian, daripada nunggu lama-lama, capek kita,” ujar Mylanie. 

    Lebih lanjut, Mylanie menyebut, nilai barang bukti yang awalnya mencapai Rp1,4 triliun, kini justru hanya tersisa Rp103 miliar berdasarkan data dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi lll DPR RI. Menurutnya, perbedaan angka ini sangat janggal. 

    “Di dalam putusan pengadilan, nilainya itu pun juga berbeda dengan yang disebutkan kemarin di RDP,” tuturnya 

    KPK, menurut Mylanie, merespons laporan tersebut secara positif. Saat ini, jumlah korban EDCCash yang telah terverifikasi dan tergabung dalam paguyuban mencapai sekitar 600 orang dengan total kerugian sekira Rp680 miliar. 

    Respons KPK 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan, secara umum pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan dilakukan pengumpulan bahan keterangan  terlebih dahulu. Menurutnya, laporan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi atau bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    PIKIRAN RAKYAT – Perang dagang berkepanjangan Amerika Serikat dan China berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan resesi, membuat risiko bertambah tinggi.

    Kecenderungan seperti ini tampaknya belum akan segera sirna, apalagi China terus meladeni tantangan perang dagang dari AS. Terutama sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang tarif ke banyak negara.

    Donald Trump akan terus menghadapi masalah-masalah besar yang tak diharapkan, yang akan kian membesar seiring sikap keras sejumlah negara, terutama China yang terus meladeni manuver perang tarif.

    China merespons tarif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan pada barang-barang impor dari AS termasuk produk pertanian dan teknologi. Ketegangan perdagangan secara umum masih tinggi, negosiasi keduanya menyelesaikan sengketa terus menjadi perhatian.

    Ketergantungan Produk Made in China

    Sejumlah netizen membuat meme atau konten sindiran yang menggambarkan ketergantungan AS pada produk “Made in China” dan bagaimana tarif bisa memengaruhi ketersediaan barang murah.

    Ada juga diskusi dan kritik pada kebijakan tarif yang dianggap merugikan konsumen dan bisnis Amerika Serikat. Banyak yang menyadari sulitnya melepaskan diri dari produk China karena integrasinya dalam rantai pasokan global dan ketersediaan alternatif yang terbatas untuk sejumlah jenis barang.

    Ada persepsi umum di kalangan konsumen Barat, produk “Made in China” identik dengan kualitas rendah. Persepsi ini sebagian berasal dari masa lalu saat China pertama kali menjadi pusat manufaktur global.

    Meskipun masih ada produk berkualitas rendah yang diproduksi di China, banyak pabrikan mereka kini mampu menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi, terutama merek-merek internasional yang memiliki standar ketat.

    Perang dagang bisa memperkuat persepsi negatif “Made in China” di kalangan sebagian konsumen AS, meskipun kualitas produk itu sendiri mungkin tak selalu menjadi isu utama dalam sengketa perdagangan.

    Dampak

    Amerika Serikat sangat bergantung pada produk “Made in China” untuk berbagai macam barang seperti elektronik konsumen misalnya smartphone dan laptop, pakaian, mainan serta komponen industri.

    Rantai pasokan perusahaan-perusahaan AS sudah terintegrasi erat dengan manufaktur di China selama beberapa dekade terakhir karena biaya produksi yang lebih rendah.

    Tarif yang dikenakan AS pada barang-barang China secara langsung meningkatkan biaya impor bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang mengandalkan produk atau komponen dari sana.

    Selama beberapa dekade sebelum pandemi, konsumen Amerika Serikat menikmati era barang-barang murah sebagian besar karena impor dari China. Perang dagang dan tarif bisa mengakhiri era ini.

    Ketergantungan AS pada manufaktur China berpengaruh besar pada bagaimana tarif berdampak pada ekonomi Amerika, sementara kemampuan dan respons China menentukan dinamika dan potensi eskalasi konflik perdagangan ini.

    Persepsi kualitas produk “Made in China” juga memainkan peran membentuk opini publik dan respons konsumen pada langkah-langkah perdagangan yang diambil kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas imbas serangan Israel telah mencapai 51.000 orang sejak serangan Oktober 2023 lalu. 

    Jumlah korban luka juga telah bertambah menjadi 116.343 orang dan jumlahnya diprediksi terus bertambah di tengah terus berlangsungnya serangan penjajah di tanah Palestina.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan blokade bantuan oleh Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Bantuan-bantuan dari dunia internasional sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza.

    Padahal, bantuan-bantuan yang tertahan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Kebutuhan dasar seperti makanan, air hingga bahan bakar sama sekali tidak diperbolehkan masuk.

    Melihat kondisi yang kian sulit di Gaza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. MUI mengeluarkan poin-poin pernyataan bersama menyikapi kondisi di Palestina.

    Poin-poin pernyataan bersama ini dikeluarkan MUI saat berdiskusi bersama sejumlah elemen masyarakat dari majelis lintas agama, organisasi sosial-kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga filantropi, artis, budayawan, media, dan lembaga Pemerintah.

    Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan memimpin langsung pembacaan secara bersama-sama poin-poin pernyataan tersebut seusai Silaturrahmi Kemanusiaan untuk Palestina di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Dilaporkan laman resmi MUI, berikut poin-poin sikap pernyataan bersama:

    Mendukung Fatwa Jihad Uni Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yg dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia, untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada Pemerintah RI agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina; Memahami usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia, dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tetapi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap; Siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada warga Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. Menyerukan tawakal dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan, jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan. 

    “Demikian pernyataan bersama silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia,” kata Buya Amirsyah Tambunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN

    Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Rumah BUMN (RB) memfasilitasi proses sertifikasi ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di 30 RB Pertamina di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

    Program sertifikasi yang difasilitasi selama periode Januari – Maret 2025 mencakup berbagai jenis legalitas dan standar mutu usaha, antara lain 443 UMKM telah melaksanakan Sertifikasi Halal, 407 UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 127 UMKM memiliki Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 4 UMKM telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), 329 UMKM memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, dan sertifikasi lainnya seperti SNI, BPOM, NPWP sebanyak 83 UMKM.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan program fasilitas dan pendampingan sertifikasi bagi UMKM binaan ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan profesionalismenya.

    Dengan total 1.393 UMKM penerima manfaat, Pertamina turut menciptakan UMKM yang legal, berkualitas, dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sertifikasi merupakan langkah penting dalam proses transformasi UMKM. Melalui Rumah BUMN, Pertamina ingin memastikan para pelaku UMKM binaan tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sertifikasi adalah fondasi penting dalam mewujudkan hal tersebut, sekaligus mendukung kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

    Selain proses legalisasi usaha, peserta juga mendapatkan pendampingan administratif serta pelatihan terkait standar mutu, branding, dan strategi pemasaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk ekosistem UMKM yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

    Salah satu pelaku UMKM, Ni Nengah Sudiarti, pemilik dari Rumah Potong Unggas (RPU) Lintang Chicken asal Lampung Tengah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Pertamina.

    “Proses sertifikasi ini sebelumnya terasa rumit dan mahal bagi kami. Dengan adanya fasilitasi dari Rumah BUMN, usaha kami kini lebih siap bersaing dan dipercaya konsumen,” katanya.

    Inisiatif ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya poin ke-3 Asta Cita Presiden Prabowo yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    5 Fakta Hubungan Bilateral Indonesia dan China

    PIKIRAN RAKYAT – Minggu, 13 April 2025 menjadi 75 tahun hubungan bilateral Indonesia China. Dalam rangka memperingatinya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengutarakan kerja sama kedua negara saat ini sangat penting

    Sementara itu, Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun mengutarakan hubungan ini telah mendatangkan kemajuan signifikan. Baik untuk RI maupun Negeri Tirai Bambu tersebut.

    Di balik hari tersebut, banyak yang tak mengetahui serba-serbi hubungan bilatetal kedua negara ini. Berikut 5 fakta hubungan bilateral kedua negara.

    Pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengakui negara China. Saat itu, Indonesia belum lama merdeka. Sedangkan China dikuasai Partai Komunis di bawah pimpinan Mao Zedong.

    Saat Soekarno menjadi Presiden, dua negara ini begitu dekat. Dua negara ini mengusung semangat ideologi anti-imperialisme dan semangat non-blok. Dua negara ini pencetus Konferensi Asia Afrika.

    Kedua, pada tahun 1967, Presiden Soeharto pada 1967 membekukan hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Sebabnya, negara berpenduduk terbanyak di dunia ini diduga terlibat mendukung Partai Komunis Indonesia. Namun. Pemerintah Indonesia mendukung Taiwan sebagai ‘China yang lain’.

    Ketiga, pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulihkan hubungan diplomatik kedua negara. Pemerintah Indonesia memegang prinsip Satu China. Dengan kata lain, hanya mendukung negara yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping ini.

    Keempat, pada tahun 2005 yang menjadi masa reformasi, kedua negara mendeklarasikan hubungan Strategic Partnership atau kemitraan strategis. Delapan tahun kemudian, pada tahun 2013, hubungan ini meningkat menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

    Kelima, Indonesia bergabung dengan China Belt and Road Initiative yang digagas negara tersebut. China Belt and Road Initiative yaitu pembangunan infrastruktur yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh dunia.

    Pembangunan infrastruktur ini bertujuan juga membangun jalur perdagangan internasional yang baru. Karenanya, akan memajukan perekonomian negara tersebut.

    Demikian, serba-serbi hubungan bilateral Indonesia China. Semoga semakin menambah pengetahuan kita seputar sejarah Indonesia dalam hal dunia internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelaku Pungli Parkir Liar Rp60 Ribu yang Viral di Tanah Abang Diamankan Polisi

    Pelaku Pungli Parkir Liar Rp60 Ribu yang Viral di Tanah Abang Diamankan Polisi

    PIKIRAN RAKYAT – Aktivitas parkir liar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial setelah seorang pengunjung Pasar itu mengaku digetok Rp60.000 untuk parkir mobil oleh oknum penjaga parkir. Belakangan, polisi telah menangkap sejumlah terduga pelaku penjaga parkir liar di Tanah Abang tersebut.

    Kejadian ini bermula dari unggahan video di media sosial Instagram @jakarta.terkini. Dalam video tersebut seorang wanita mengaku kaget karena dikenai tarif parkir Rp60.000 oleh Juru parkir liar di jalan Kawasan Pasar Tanah Abang.

    “Rp60 ribu, ya kak dipukul rata semua yang parkir dipinggir jalan juga semua Rp60 ribu,” kata perempuan tersebut, menirukan ucapan penjaga parkir.

    Merespons itu, Opsnal Reskrim Polsek Tanah Abang telah mengamankan lima orang pelaku pungli parkir ini.
    Kapolsek Tanah Abang Haris Akhmat membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan para pelaku. Pelaku disebut mengakui perbuatannya meminta Rp60.000 untuk parkir.

    “Sudah diamankan. Pelaku mengakui perbuatannya,” kata Haris saat dikonfirmasi Rabu, 16 April 2025.

    Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Martua Malau mengatakan para pelaku kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Jakarta Pusat Satgas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial. Pelimpahan itu karena tindakan yang bersangkutan bukan bentuk pidana.

    “Bukan tindak pidana yang dilakukan ya.. itu kan melanggar Pergub ya,” kata Malau.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News