Category: Kompas.com Nasional

Dokter Kandungan Lecehkan Pasien, Aksinya Mencerminkan Penjahat Nasional 16 April 2025

Dokter Kandungan Lecehkan Pasien, Aksinya Mencerminkan Penjahat
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua
Komisi IX
DPR Nihayatul Wafiroh mendesak kepolisian mengusut tuntas dokter kandungan yang diduga berinisial MFS yang melecehkan pasiennya di sebuah klinik di
Garut
, Jawa Barat.
Menurutnya, MFS tidaklah mencerminkan seorang dokter, melainkan lebih seperti penjahat.
“Tindakan dokter di Garut tentu membuat saya dan kita semua marah. Aksinya bukan mencerminkan seorang dokter, tapi malah seperti penjahat. Saya minta aparat kepolisian mengusut serius kasus ini,” ujar Nihayatul lewat keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Tegasnya, dokter adalah sosok yang menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang kesehatan.
Mereka para dokter telah disumpah dan memiliki etika dalam menjalankan tugasnya, bukan justru melakukan tindakan asusila seperti yang terjadi di Garut.
“Mereka itu kan disumpah, ada kode etik kedokteran. Tidak mudah menjadi dokter, tapi kalau tindakannya justru asusila ya tentu saja itu bukan cerminan dokter, malah mengkhianati sumpahnya sendiri,” ujar Nihayatul.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangguhkan sementara surat tanda registrasi (STR) dokter kandungan yang diduga berinisial MFS yang melecehkan pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat.
“Saat ini Kemenkes sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan sementara STR-nya sambil menunggu investigasi lebih lanjut oleh pihak terkait,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman.
Meski demikian, Aji tak merinci waktu penangguhan STR tersebut. Namun, Kemenkes terus memantau perkembangan kasus dokter tersebut
Namun, Kemenkes terus memantau perkembangan kasus dokter tersebut.
“Jika ada perkembangan lebih lanjut akan diinfokan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, sebuah unggahan berisi informasi mengenai adanya dokter kandungan (MFS) yang diduga melakukan
pelecehan seksual
terhadap pasiennya, viral di media sosial X pada Selasa (15/4/2025).
“Waduuhh lagi-lagi kasus dokter, kali ini dokter obgyn,” tulis pengguna akun X @kegblganunfa* selaku pengunggah.
Foto dan video rekaman CCTV yang dinarasikan sebagai tindakan kurang etis oleh dokter kandungan tersebut kepada pasien juga telah beredar luas di dunia maya.
Aksi bejat yang dilakukan MFS saat proses pemeriksaan USG ibu hamil itu disebut terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 11:11
Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang? Nasional 16 April 2025

Ekstradisi Paulus Tannos Terkendala Dokumen Tambahan, Apa yang Kurang?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dokumen tambahan yang diminta Otoritas Singapura untuk proses ekstradisi buron dalam kasus E-KTP,
Paulus Tannos
, adalah dokumen affidavit.
Dalam istilah hukum, affidavit adalah dokumen tertulis yang berisi fakta sumpah yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.
“Dokumennya affidavit tambahan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, Otoritas Singapura meminta dokumen tambahan terkait proses
ekstradisi Paulus Tannos
.
“Sementara ada dokumen yang lagi diminta oleh Otoritas Singapura,” kata Supratman di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Tim Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memenuhi dokumen tersebut.
Dia mengatakan, dokumen tersebut akan dikirim ke Otoritas Singapura sebelum 30 April 2025.
“Insya Allah sebelum 30 April ini dokumen tersebut akan segera dikirim. OPHI dalam hal ini tetap setiap saat berkomunikasi dengan KPK,” ujarnya.
“Dokumennya seperti apa? Tanyakan ke KPK,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, Widodo, mengatakan, sidang terkait ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, akan digelar pada Juni 2025 mendatang di Singapura.
“Diprediksi sidangnya itu bulan Juni,” kata Widodo, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Widodo menuturkan, sidang pendahuluan atau committal hearing terkait keabsahan ekstradisi Paulus Tannos akan dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025.
Ia menyebut, pemerintah tidak bisa mengintervensi jalannya proses hukum Paulus Tannos di Singapura.
Lebih lanjut, Widodo mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melengkapi dokumen tambahan yang diminta Otoritas Singapura.
Dokumen tersebut terkait dengan bukti-bukti dalam perkara Paulus Tannos.
“Semua dokumen sudah masuk, sudah lengkap, tapi kan ada beberapa hal yang perlu mungkin penekanan dari beberapa alat bukti, ya, terkait dengan affidavit-nya dan lain sebagainya,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 08:37
Kronologi Penyerahan Rp 60 M ke Hakim Demi Vonis Lepas Ekspor CPO Nasional 16 April 2025

Kronologi Penyerahan Rp 60 M ke Hakim Demi Vonis Lepas Ekspor CPO
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Ada suap yang mengalir senilai Rp 60 miliar dari terdakwa ke pihak hakim, agar terdakwa mendapatkan
vonis lepas
atau
ontslag
kasus ekspor CPO minyak goreng (migor). Begini
kronologi
penyerahan gratifikasi Rp 60 miliar itu.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan kronologi penyerahan Rp 60 miliar itu dalam jumpa pers di Kantor
Kejagung
, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025) malam.
“Ini harus saya nyatakan secara kronologis biar tidak ada kesalahpahaman,” ujar Abdul Qohar di depan awak media.
Untuk membantu pemahaman kronologi ini, silakan simak dahulu nama-nama beserta inisial yang terlibat dalam kasus ini:
1. Ariyanto (AR), pengacara korporasi terdakwa korupsi migor, kini tersangka

2. Marcella Santoso (MS), pengacara korporasi terdakwa korupsi migor, kini tersangka

3. Wahyu Gunawan (WG), panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kini tersangka

4. Muhammad Arif Nuryanta (MAN), hakim, kini tersangka

5. Ali Muhtarom (AM), hakim, kini tersangka

6. Muhammad Syafei (MSY), social security legal Wilmar Group, kini tersangka (terbaru)
Bermula dari pihak pengacara bernama Aryanto atau AR dan Wahyu Gunawan (WG) yang merupakan panitera muda, pembicaraan soal gratifikasi ke hakim dimulai. Wahyu alias WG menyampaikan perkara
korupsi minyak goreng
ini harus diurus atau kalau tidak bakalan diganjar vonis berat. WG menyampaikan ke AR agar AR meyiapkan biaya pengurusan perkara itu.
AR si pengacara korporasi terdakwa korupsi migor itu kemudian menyampaikan ke rekannya sesama pengacara juga yakni Marcella Santoso alias MS. MS menyampaikan bahwa WG bisa membantu pengurusan perkara migor ini.
MS menyampaikan informasi ini ke Muhammad Syafei alias MSY selaku pihak korporasi Wilmar Group.
Deal Rp 60 M di rumah makan seafood
Dua pekan kemudian, hakim Ali Muhtarom alias AM dihubungi oleh WG si panitera muda. AR si pengacara terdakwa kemudian menyampaikan ke rekan pengacaranya yakni MS untuk menyiapkan duit Rp 20 miliar. Kemudian AR, WG, dan hakim MAN bertemu di rumah makan seafood di Kelapa Gading Jakarta. Di situ, MAN menaikkan tawaran dari Rp 20 miliar menjadi 3 kali lipat.
“Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arif Nuryanta menyatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Ini sebagai permintaan pertama tadi kepada WG, dan ini jawabannya, tetapi bisa diputus ontslag (vonis lepas -red) Dan yang bersangkutan dalam hal ini MAN atau Muhmmad Arif Nuryanta meminta agar uang Rp 20 M tersebut dikalikan 3 sehingga jumlahnya total Rp 60 M,” tutur Abdul Qohar.
WG si panitera kemudian menyampaikan ke AR si pengacara agar AR menyiapkan duit Rp 60 miliar. MSY dari pihak korporasi terdakwa Wilmar Group juga ‘deal’ dengan jumlah itu. Duit akan diserahkan dalam bentu mata uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura.

Duit lewat parkiran SCBD, ke panitera, finis di hakim
Tiga hari kemudian, MSY menghubungi MS si pengacara untuk memberitahukan bahwa uang Rp 60 miliar sudah siap. Duit kemudian diantar ke kawasan SCBD Jakarta Selatan.
“Setelah ada komunikasi antara AR dengan MSY, kemudian AR bertemu dengann MSY di parkiran SCBD,” kata Abdul Qohar.
Selanjutnya, MSY dari pihak korporasi itu menyerahkan uang tersebut ke AR yang merupakan pengacaranya. AR kemudian mengantar duit itu ke rumah WG si panitera di klaster Eboni, Cilincing, Jakarta Utara.
“Uang tersebut oleh WG diserahkan kepada MAN (hakim -red), dan saat penyerahan tersebut, MAN atau Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang kepada WG sebanyak 50 ribu USD,” kata Abdul Qohar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 07:20
Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor Nasional 16 April 2025

Pimpinan MPR RI: Ironis, Energi Terbarukan Kita Kaya, tetapi yang Sehari-Hari Dipakai dari Impor
Tim Redaksi
CHINA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN
Eddy Soeparno
menyayangkan Indonesia yang masih banyak melakukan impor dalam hal penggunaan energi, termasuk energi terbarukan.
Eddy menilai ini adalah ironi besar yang terjadi.
Hal ini diungkapkan saat berdiskusi dengan mahasiswa di KBRI Beijing, China, Selasa (16/4/2025) malam.
“Energi terbarukannya kita kaya, tetapi energi sehari-hari yang kita pakai diimpor. Nah, ini ironi besar yang ada di dunia,” kata Eddy.
Dia menjelaskan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan
sumber daya energi
.
Menurutnya, Indonesia memiliki panas bumi kedua terbesar di dunia.
Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki sumber daya angin, air, solar, hingga fosil yang luar biasa.
“Nomor dua terbesar di dunia. Batu bara kita. Hari ini produksi batu bara per tahun 900 juta ton. Dalam 200 tahun kita tetap produksi itu, tidak akan habis-habis batu bara kita. Itu kayanya. Jadi fosilnya kita kaya,” ucap dia.
Oleh karenanya, ia meminta agar sumber daya yang ada dimanfaatkan secara optimal.
“Inilah yang perlu sekarang kita perbaiki. Apalagi pemerintah sudah mencadangkan kita akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar dia.
Dalam kesempatan ini, Eddy mengatakan bahwa Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan gas elpiji dalam negeri.

“Misalkan begini, Bapak Pak, kita masak pakai elpiji di rumah. Elpiji itu banyak yang melon. Elpiji itu beban yang besar untuk pemerintah karena pertama, kita punya kebutuhan elpiji 7 juta kiloliter per tahun. 75 persennya diimpor. Artinya, defisit ke luar untuk membeli elpiji,” ujar Eddy.
Di saat yang sama, Indonesia pun masih memberikan subsidi terhadap gas elpiji, termasuk gas elpiji dalam tabung melon.
“Elpiji itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi dari mana? Satu tahun elpiji itu, ada subsidi pemerintah Rp 11.000. Sementara satu tahun itu tiga liter. Jadi, Rp 33.000. Kaliin aja, 7 juta kiloliter. Itu subsidi per tahunnya,” imbuh dia.
Ironinya lagi, kata Eddy, banyak masyarakat yang mampu justru menggunakan elpiji bersubsidi.
Padahal, seharusnya elpiji bersubsidi dengan tabung seperti melon itu digunakan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
Wakil Ketua Umum PAN ini pun berharap agar pengelolaan soal penerima
subsidi elpiji
bisa diatur agar semakin tepat sasaran.
“Jadi salah sasaran. Jadi lebih baik kita atur secara rupa, supaya yang betul-betul berhak membeli adalah mereka-mereka yang misalkan saja punya kartu, keluarga miskin, atau dengan KTP dan yang memang betul-betul kita bisa data agar betul-betul tepat sasaran,” tuturnya.
Begitu juga BBM bersubsidi di Indonesia, yakni Pertalite.
Eddy menilai BBM Pertalite juga masih banyak diimpor, sementara penggunaannya cukup banyak di Indonesia.
“Itu disubsidi oleh pemerintah. Hari ini Pertalite dijual berapa? Rp10.000. Nah, harga pokok produksinya Rp15.600. Nah, itu jadi besar sekali. Sementara Pertalite itu 33 juta kiloliter per tahun. Itu juga impor,” kata Eddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 06:42
Megawati Sebut Indonesia-Uzbekistan Terhubung Lewat Bung Karno-Imam Al Bukhari Nasional 16 April 2025

Megawati Sebut Indonesia-Uzbekistan Terhubung Lewat Bung Karno-Imam Al Bukhari
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden ke-5 RI
Megawati Soekarnoputri
menyebut
Indonesia
dan
Uzbekistan
memiliki keterikatan sejarah yang kuat melalui tokoh besar masing-masing bangsa, yakni Soekarno dan
Imam Al Bukhari
.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam sambutannya saat menghadiri pertunjukan teater yang mengangkat sejarah Bung Karno dan Imam Bukhari di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
“Dengan penuh rasa bahagia, saya berdiri di hadapan Anda semua dalam sebuah momen yang istimewa ini. Momen yang tidak hanya mempertemukan dua bangsa yang berjauhan secara geografis, Indonesia dan Uzbekistan, tetapi juga mempertemukan dua warisan besar peradaban dua bangsa dalam satu panggung,” ujar Megawati.
“Yaitu warisan intelektual Islam oleh Imam Bukhari dan warisan kepemimpinan bangsa dan dunia oleh Bung Karno,” imbuh dia.
Megawati menilai pertunjukan tersebut bukan sekadar karya seni, tetapi juga jembatan sejarah antardua bangsa.
Sebab, hasil kolaborasi antara seniman Indonesia dan Uzbekistan ini mampu menghidupkan kembali semangat sejarah yang menyatukan kedua negara.
“Seni dapat menjadi penghubung antara sejarah dan jiwa antarbangsa,” ucap Megawati.
Dalam pidatonya, Megawati mengenang peristiwa bersejarah pada 1956, ketika Bung Karno melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet.
Saat itu, Soekarno meminta secara khusus kepada Presiden Uni Soviet agar dapat berziarah ke makam Imam Al Bukhari.
Permintaan itu sempat menuai penolakan karena pemerintah Uni Soviet saat itu tengah menekan eksistensi keagamaan.
Namun, Soekarno bersikeras untuk tetap melaksanakan niatnya.
“Kalaupun harus naik kereta api sendiri, saya akan tetap pergi. Saya akan tetap ziarah ke makam Imam Bukhari,” kata Megawati menirukan ucapan Bung Karno saat itu.
Megawati mengatakan, niat ziarah Bung Karno adalah wujud dari keyakinan spiritual dan kewibawaan politiknya sebagai pemimpin bangsa.
Langkah tersebut pun menjadi momentum penting yang mendorong pemerintah Uni Soviet saat itu untuk merawat kembali situs makam Imam Al Bukhari.
Kini, kompleks ziarah yang terletak sekitar 25 kilometer dari Kota Samarkand, Uzbekistan, telah menjadi destinasi wisata religi yang penting bagi umat Islam di seluruh dunia.
“Dari langkah kecil itu lahirlah perubahan besar. Pemerintah Uni Soviet mulai membuka kembali pintu terhadap warisan Islam di Asia Tengah. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat,” ungkap Megawati.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya diundang kembali ke Uzbekistan untuk meresmikan taman yang akan menjadi simbol persahabatan antara kedua negara.
“Mereka meminta saya untuk membuat yang namanya sebuah taman, untuk menjadikan taman itu sebagai sebuah peristiwa persahabatan antara Indonesia dengan Uzbekistan,” kata Megawati.
Ketua Umum PDI-P itu berharap kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan, terutama di bidang budaya dan sejarah, dapat terus diperkuat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/04/2025 00:02
Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi Nasional 15 April 2025

Ganjar Sebut Banyak Kader PDI-P Berharap Megawati Jadi Ketum Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua DPP PDI-P
Ganjar Pranowo
mengungkapkan banyak kader yang mengharapkan
Megawati Soekarnoputri
kembali ditetapkan sebagai ketua umum PDI-P dalam kongres mendatang.
Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya mengenai kepastian jadwal Kongres ke-VI PDI-P dan juga potensi Megawati kembali dipilih menjadi ketua umum untuk periode selanjutnya.
“Kalau tren suara yang dari bawah sih begitu yah,” ujar Ganjar saat ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025) malam.
Meski begitu, eks gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa waktu dan tempat pelaksanaan kongres ke-VI PDI-P belum ditetapkan hingga saat ini.
Menurut dia, jajaran PDI-P tengah mencari hari yang baik pada 2025 ini untuk melaksanakan agenda besar tersebut.
“Belum, belum, tapi ya tahun ini lah. Ya pasti nunggu hari baik,” kata Ganjar.
Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDI-P
Djarot Saiful Hidayat
juga menyatakan bahwa jadwal kongres partai belum ditetapkan.
Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa kongres akan tetap dilaksanakan pada 2025.
“Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ucap Djarot.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyampaikan pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
“Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDI-P.
Sebab, PDI-P merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.
Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
“Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 23:09
Ketua PN Jaksel Disebut Janjikan Putusan Ontslag dan Minta Uang Suap Dikali 3 Nasional 15 April 2025

Ketua PN Jaksel Disebut Janjikan Putusan Ontslag dan Minta Uang Suap Dikali 3
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tersangka kasus dugaan suap, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) menjanjikan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar bisa diputus lepas atau
ontslag
.
Pasalnya, Arif yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) menyatakan bahwa tiga perkara tersebut tidak bisa diputus bebas.
Hal itu terungkap dalam pernyataan terbaru Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar.
Qohar mengungkapkan, keputusan onslag itu dijanjikan Arif saat bertemu dengan tersangka Ariyato (AR) yang merupakan advokat korporasi, dan tersangka Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera muda perdata PN Jakpus.
“Kemudian, AR, WG, dan MAN bertemu di Kelapa Gading dan dalam pertemuan tersebut MAN menyatakan bahwa perkara minyak goreng tidak bisa diputus bebas. Tetapi, bisa diputus onslag,” kata Qohar dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Kemudian, Qohar menyebut, Arif meminta uang yang disiapkan untuk pengurusan perkara tersebut dikalikan tiga.
Sebelumnya, pihak korporasi disebut menyiapkan uang sebesar Rp 20 miliar untuk mengurus perkara ekspor CPO tersebut di PN Jakpus.
“Yang bersangkutan atau MAN meminta agar uang Rp 20 miliar tersebut dikalikan tiga sehingga jumlahnya total Rp 60 miliar,” ujar Qohar.
Lebih lanjut, Qohar menjelaskan bahwa pihak korporasi menyetujui permintaan tersebut. Lalu, melalui AR, uang tersebut diantar ke rumah tersangka WG.
Selanjutnya, oleh WG uang tersebut diserahkan kepada Arif.
“Saat penyerahan tersebut, MAN memberikan uang kepada WG sebanyak 50.000 dollar Amerika Serikat (AS),” kata Qohar.
Sebelumnya, Kejagung menduga bahwa uang suap senilai Rp 60 miliar itu diberikan kepada Arif untuk menentukan susunan majelis hakim sekaligus memastikan putusan menyebutkan para korporasi dinyatakan bukan suatu tindak pidana.
Kemudian, Qohar mengatakan bahwa Arif memberikan sebesar Rp 22,5 miliar kepada tiga hakim agar putusan perkara tiga korporasi besar itu
ontslag
atau putusan lepas.
Ketiga hakim itu adalah Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto.
Diketahui, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto adalah hakim tersebut yang menangani tiga perkara terkait ekspor CPO dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
Dalam putusan tiga perkara, majelis hakim yang diketuai oleh Djuyamto menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsider penuntut umum.
Akan tetapi, perbuatan itu dinilai bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga, para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum atau
ontslag
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 23:08
Mercy hingga Brompton Disita dari Penggeledahan Kasus Suap Vonis Lepas Nasional 15 April 2025

Mercy hingga Brompton Disita dari Penggeledahan Kasus Suap Vonis Lepas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (
Kejagung
) menggeledah sejumlah tempat terkait
kasus suap hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam
kasus ekspor CPO
minyak goreng. Dari penggeledahan, Kejagung menyita mobil mewah hingga sepeda Brompton.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan hasil penggeledahan ini dalam jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025) malam.
“Tim penyidik jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus RI telah melakukan penggeledahan pada 3 tempat di 2 provinsi,” kata Abdul Qohar.
Dia menjelaskan, timnya telah menemukan sejumlah barang bukti dari penggeledahan di 3 tempat-2 provinsi itu. Barang itu berupa dokumen hingga kendaraan.
“Tim menemukan barang bukti berupa dokumen, kemudian telah melakukan penyitaan untuk 2 unit mobil Mercedes Benz, 1 mobil merek Honda CRV, dan 4 sepeda Bromptom,” kata Abdul Qohar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada empat hakim yang menjadi tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor CPO untuk tiga perusahaan. Mereka adalah:
1. Muhammad Arif Nuryanta (MAN)

2. Agam Syarif Baharuddin (ASB)

3. Ali Muhtarom (AM)

4. Djuyamto (DJU)
Kejagung menduga ketiga tersangka itu menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu
ontslag
atau putusan lepas.
Abdul Qohar menjelaskan, Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, dan Djuyamto pertama kali menerima suap dari Arif sebesar Rp 4,5 miliar yang dibagi rata untuk ketiganya.
Selanjutnya uang suap tahap kedua diberikan Arif kepada hakim Djuyamto. Uang suap diberikan dalam mata uang dolar Amerika Serikat senilai Rp 18 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 23:05
Kongres PDI-P Mundur, Djarot: Kami Konsentrasi ke Beberapa Hal Penting Nasional 15 April 2025

Kongres PDI-P Mundur, Djarot: Kami Konsentrasi ke Beberapa Hal Penting
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua DPP PDI-P
Djarot Saiful Hidayat
menyatakan, jadwal
Kongres VI PDI-P
yang smestinya digelar pada April 2025 diundur karena PDI-P sedang berkonsentrasi terhadap sejumlah persoalan.
Djarto menyebutkan, salah satu masalah yang sedang disorot oleh PDI-P adalah persoalan geopolitik yang bisa berdampak kepada bangsa dan negara Indonesia.
“Jadi kita masih konsentrasi di beberapa hal yang sangat penting, terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya, persoalan-persoalan global geopolitik itu penting,” kata Djarot di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4/2025).
“Persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ujar dia melanjutkan.
Djarot pun menegaskan bahwa PDI-P belum menentukan jadwal maupun tempat pelaksanaan kongres ke-VI.
Namun, mantan gubernur DKI Jakarta ini memastikan kongres akan tetap digelar pada tahun 2025.
“Pelaksanaannya di tahun 2025. Bulannya masih belum gitu ya, nanti akan ditentukan,” ujar Djarot.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P
Puan Maharani
menyampaikan bahwa pelaksanaan kongres partainya berpotensi mundur dari jadwal awal yang direncanakan, yakni pada April 2025.
Namun, dia memastikan bahwa pelaksanaan Kongres VI PDI-P tetap dilaksanakan pada 2025 ini dan tidak akan ditunda sampai tahun berikutnya.
“Bisa saja mundur dari bulan April. Namun, pastinya insya Allah tidak lebih dari tahun 2025,” ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (14/4/2025).
Menurut Puan, sampai saat ini belum ada penetapan soal waktu dan tempat pelaksanaan kongres PDI-P.
Sebab, PDI-P merasa tak perlu terburu-buru untuk menetapkan, sambil melihat situasi dan kondisi politik di Tanah Air.
Meski begitu, Ketua DPR RI itu mengeklaim bahwa segala persiapan masih tetap berjalan dan sesuai tahapan perencanaan.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi dan kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru,” kata Puan.
“Semuanya on the track, masih bisa dilaksanakan tugas-tugas yang ada di internal PDI Perjuangan, dan semuanya berada dalam kendali ketua umum,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 23:01
Kemenag Kerja Sama dengan Yordania di Bidang Pendidikan hingga Wakaf Nasional 15 April 2025

Kemenag Kerja Sama dengan Yordania di Bidang Pendidikan hingga Wakaf
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Agama (Kemenag) RI menjalin kerja sama dengan pemerintah Yordania di bidang pendidikan tinggi hingga urusan agama dan wakaf.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan, kerja sama itu tertuang dalam kesepakatan yang diteken Kemenag bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Yordania serta Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci
Kerajaan Yordania
.
“Kami bersepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania untuk meningkatkan kerja sama dua negara di bidang pendidikan, baik dalam studi sarjana, pascasarjana,
double degree
, maupun
short course
,” kata Nasaruddin dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).
Selain itu, kata Nasaruddin, Kemenag juga bekerja sama dalam pertukaran guru besar hingga santri dengan Kerajaan Yordania.

“Kami juga akan bersinergi dalam pertukaran guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan santri. Ada juga pelatihan singkat penyegaran bahasa Arab dan Studi Islam bagi dosen dan tenaga kependidikan,” kata dia.
Kerja sama kedua pihak kini juga mencakup
pertukaran beasiswa
di semua jenjang pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, dan santri.
“Kami akan segera membentuk komite bersama yang akan melakukan rapat teknis secara berkala untuk menindaklanjuti pelaksanaan sinergi ini,” ujar Nasaruddin.
Nota kesepahaman di bidang pendidikan ditandai dengan penandatanganan MoU oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania Azmi Mahafzah.
Sementara MoU di bidang urusan agama dan wakaf ditandatangani Menag RI bersama dengan Menteri Wakaf, Urusan Islam, dan Tempat Suci Yordania Mohammad Al-Khalaileh.
Penandatanganan ini juga disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subiyanto dan Raja Abdullah II selaku pemimpin Kerajaan Yordania.
Berikut kesepaktan di bidang urusan agama dan wakaf dengan Menteri Wakaf, Urusan Islam, dan Tempat Suci Yordania Mohammad Al-Khalaileh:
1. Pertukaran pengalaman dan berbagi praktik terbaik di bidang moderasi beragama dan pencegahan ekstremisme berbasis agama.
2. Pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik warisan seni budaya dan manuskrip keagamaan.
3. Pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat.
4. Pertukaran tokoh agama, ulama, penceramah, dan imam masjid.
5. Membangun dialog antara agama dan budaya.
6. Peningkatan partisipasi qari dan hakim dalam musabaqah Al Quran dan As-Sunnah.
7. Pertukaran pengalaman dan keahlian di bidang zakat dan wakaf.
8. Memberikan beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi ulama, pendakwah, dan nadhir.
9. Memperkenalkan akta Amman melalui partisipasi internasional yang diselenggarakan di Amman serta memperkenalkan Deklarasi Istiqlal melalui partisipasi internasional yang diselenggarakan di Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/04/2025 21:30