Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom senior yang juga merupakan Ketua Tim Asistensi Menko Perekonomian, Raden Pardede mengungkapkan bahwa Indonesia sebetulnya bisa menjadi negara maju dengan hanya bermodalkan pertumbuhan ekonomi di level 5%.
Ia menjelaskan, ini karena dengan level pertumbuhan tersebut dan dengan kurs rupiah yang terus terjaga di level Rp 15.500-16.000, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia akan bisa naik ke batas minimal kategori negara maju, yakni US$13.850 pada 2034 dari yang saat ini pendapatan per kapita di level US$ 4.580.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebetulnya dengan 5% saja coba kalilah sendiri di situ dengan bunga ber bunga secara nominal pertumbuhan kita sebetulnya bisa 8%,” ucap Raden dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (18/12/2023).
“Itu jadi kalau 8% itu bunga ber bunga terus, tumbuh, katakan kalau sekarang US$ 5.300 tahun ini, kemudian dikali 1,08% tahun depan dan seterusnya dikalikan lagi 2034 kita bisa sekitar US$ 13.000 per kapita, jadi itu batas bawah dari middle income trap,” tegasnya.
Kendati begitu, Raden menekankan, pertumbuhan itu bisa mengeluarkan Indonesia dari jebakan berpendapatan menengah bila stabilitas makro ekonomi RI terjaga, mulai dari inflasi yang harus terjaga di level 3%, defisit transaksi berjalan tetap rendah di bawah serta defisit APBN juga di bawah 3% untuk menekankan kebutuhan utang.
“Itu harus dengan catatan, inflasi harus dijaga secara disiplin, current account deficit secara disiplin dan budget defisit secara disiplin. Jadi kalau soal hitung-hitungan sebetulnya 5%-5,5% saja cukup asalkan kita menjaga makro stabilitas kita,” tegas Raden.
Sebelumnya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto juga telah mengingatkan bahwa potensi Indonesia gagal menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan atau pada 2045 bisa ditanggulangi sedari dini bila pemerintah tidak lagi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Ia mengatakan, ini karena klasifikasi dunia dalam melabeli suatu negara sebagai negara maju bukan berpedoman pada perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara tahunan nya saja, melainkan didasari atau Gross National Income (GNI) per kapita. Artinya, hanya mengukur pendapatan warga negara Indonesia sendiri tanpa memperhitungkan investasi asing langsung.
“Itu adalah dihitung pendapatan WNI, sehingga kalau di negara kita didominasi investasi atau banyak sekali foreign direct investment, maka itu tidak menjadi bagian perhitungan GNI,” kata Teguh dalam program Profit CNBC Indonesia, Senin (30/10/2023)
“Ini yang perlu kita pahami bahwa yang selalu disampaikan ke masyarakat adalah tentang pertumbuhan ekonomi saja,” tegasnya.
Teguh menuturkan, ukuran GNI per kapita pun pertumbuhannya selalu lebih rendah 1% ketimbang pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Dengan demikian, bila pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada tahun ini, maka pertumbuhan GNI per kapita hanya tumbuh 4,3%.
“Sehingga kalau kita hanya tumbuh 5,3%, maka sebenarnya pertumbuhan income penduduk Indonesia itu hanya sekitar 4,3%,” ungkap Teguh.
Berdasarkan perhitungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 dan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah, maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi per tahun minimal sebesar 6%. Maka, realisasi pertumbuhan selama ini di bawah 5% menurut Teguh masih jauh dari target.
“Tapi berdasarkan pengalaman negara lain, yaitu negara China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Brazil bahwa setelah rata-rata negara masuk kategori upper middle income countries, hanya China yang sanggup memiliki pertumbuhan di atas 6,5%,” tutur Teguh.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Ganjar Kritik Jokowi: Pembangunan Maritim Gak Niat!
(mij/mij)
