Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan birokrat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (20/2/2025), Rio menggelar pertemuan virtual dengan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah Situbondo. “Saya kemarin menekankan isu profesionalisme state aparatus,” katanya, Jumat (21/2/2025).

“Dalam pilkada kemarin, saya bilang, 80 persen lebih yang hadir dalam zoom meeting itu adalah orang-orang yang secara aktif bekerja politik, dan saya kira itu keluar dari etika profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negar). Itu tidak baik,” kata Rio.

Rio ingin menetralkan kondisi tersebut dan mengembalikan ASN pada tugas profesional mereka. “Saya tegaskan siapapun yang jadi pejabat adalah orang yang punya ide dan gagasan, yang mau berkompetisi untuk mengeksekusi program. Bukan yang menjilat, bukan mencari muka, atau menyogok saya,” katanya. Pejabat yang menyogok untuk menjadi kepala dinas akan dibuang dari posisi penting.

Selain itu, Rio akan menghidupkan tradisi salawat. “Saya minta seluruh staf jajaran, agar dalam kegiatan apapun, untuk membaca salawat, terutama salawat nariyah atau salawat lainnya. Bagi ASN yang berkeberatan atau memiliki pandangan keagamaan lain, saya persilakan tidak membaca atau membaca yang lain,” katanya.

Dengan membaca salawat, Rio ingin ada keseimbangan batin, pikiran, dan spiritual dalam urusan pekerjaan. “Paling tidak sebelum bekerja, ada kondisi satu dua menit, mereka benar-benar mengingat orientasi diri, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah,” katanya.

Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo setelah memenangi pilkada dengan didukung 202.479 suara dari 507.507 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka unggul 13.697 suara atas pasangan petahana Karna Suswandi-Khoirani.

Rio-Ulfiyah diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia. [wir]