Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR Majatama Perseroda merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai kuasa pemilik modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto atas PT BPR Majatama Perseroda, pelaksanaan RUPS ini merupakan bagian penting dari tata kelola BUMD yang baik, transparan, dan akuntabel, selain untuk memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya saat menghadiri RUPSLB dengan agenda persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026.
Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Majatama Perseroda atas penyusunan RBB Tahun 2026 yang dinilai komprehensif dan terukur. Menurutnya, rencana bisnis tersebut telah mempertimbangkan kinerja historis bank, kondisi perekonomian, industri perbankan, serta prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
“Rencana Bisnis Bank ini memiliki signifikansi yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah karena memuat arah kebijakan, komitmen kinerja, serta ukuran akuntabilitas pengurus BPR dalam satu tahun ke depan. RBB 2026 menunjukkan arah kebijakan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada penguatan fundamental bank,” katanya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pun mendukung fokus strategi bisnis BPR Majatama Perseroda, di antaranya penguatan penyaluran kredit, layanan payroll ASN, PPPK, dan perangkat desa, pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah dan desa, serta penyaluran kredit kepada UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra saat menghadiri RUPSLB dengan agenda persetujuan RBB Tahun 2026. [Foto : ist]Dari sisi kinerja keuangan, target pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga, serta laba yang ditetapkan dalam RBB 2026 dinilai berada dalam koridor yang sehat dan wajar. Namun demikian, Bupati mengingatkan agar tingginya rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun menjadi perhatian serius.
“Saya mendorong Direksi untuk memaksimalkan penghimpunan dana murah, khususnya melalui optimalisasi pengelolaan rekening-rekening pemerintah daerah dan desa, agar likuiditas bank semakin kuat dan berkelanjutan. Terkait penguatan permodalan, rencana penyertaan modal melalui skema inbreng tanah dan bangunan kantor pusat sebagai langkah strategis,” ujarnya.
Karena tidak hanya memperkuat permodalan, tetapi juga meningkatkan kapasitas operasional dan pelayanan bank. Dalam aspek tata kelola, Gus Barra menekankan pentingnya penguatan manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia, termasuk penerapan standar akuntansi yang lebih baik, pembentukan CKPN yang prudent, serta pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Majatama Perseroda, Tri Hardianto menyampaikan bahwa penyusunan RBB 2026 merupakan langkah krusial untuk memastikan arah gerak bank tetap realistis, komprehensif, dan terukur serta telah disesuaikan dengan regulasi terbaru. “Rencana bisnis ini mencakup strategi pengembangan teknologi informasi, penguatan permodalan,” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, mencakup rencana penyaluran dana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Mojokerto. Dalam RUPSLB tersebut, seluruh pemegang saham yang mewakili 100 persen kepemilikan saham menyatakan setuju dan memberikan mandat kepada Direksi untuk melaksanakan RBB 2026 secara efektif dan profesional.
Dengan disahkannya RBB Tahun 2026, PT BPR Majatama Perseroda diharapkan mampu terus berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mojokerto sekaligus beradaptasi dengan transformasi digital perbankan di masa mendatang. [tin/but]