Malang (beritajatim.com) – Bupati Malang HM Sanusi resmi melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang definitif pada Kamis (25/9/2025) siang di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim No 7, Kota Malang. Dalam sambutannya, Sanusi menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi langkah penting untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.
“Saya meminta kepada Sekda definitif untuk bisa mengentas kemiskinan di Kabupaten Malang, dan juga bisa mewujudkan visi misi dan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Sekda bertugas membantu Bupati, jangan sampai melangkahi bupati,” ucap Sanusi.
Ia menekankan bahwa Sekda baru harus memainkan peran strategis, mulai dari koordinator, regulator, fasilitator, evaluator, inspirator hingga motivator bagi seluruh perangkat daerah. Sinergi dengan legislatif dan kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci agar program pembangunan berjalan sesuai arah.
“Selain beberapa peran tersebut, saya berharap agar Sekda baru dapat segera beradaptasi secara taktis dan luwes dalam bersinergi dengan seluruh jajaran perangkat daerah di Kabupaten Malang, serta berkolaborasi dengan legislatif untuk mencapai tujuan,” ujarnya.
Sanusi menyampaikan capaian terbaru bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Malang turun dari 8,9 persen menjadi 8,7 persen. Ia menargetkan penurunan lebih signifikan pada sisa masa jabatannya.
“Menurut data statistik, angka kemiskinan di Kabupaten Malang sudah turun 0,2 persen dari 8,9 persen menjadi 8,7 persen,” tutur Sanusi.
Bupati Malang menegaskan optimismenya menekan angka kemiskinan hingga 5 persen di akhir masa jabatan, dengan penurunan rata-rata 1 persen setiap tahun.
“Saya berharap di akhir jabatannya bisa angka kemiskinan menjadi 5 persen, tiap tahun saya berharap bisa turun 1 persen,” ujarnya.
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, Sanusi juga menekankan pentingnya melaksanakan program prioritas nasional di daerah, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Selain itu, Bupati juga harus melaksanakan tiga hal yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang diarahkan oleh pusat,” pungkasnya. [yog/beq]