Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi menekankan pentingnya penambahan jumlah dapur Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang memadai untuk memastikan seluruh siswa di Kabupaten Jombang dapat menikmati manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kunjungannya ke SMPN 1 Sumobito, beberapa Waktu lalu, Warsubi menyatakan, “Kami ingin semua siswa di Jombang mendapatkan gizi yang layak. Oleh karena itu, penambahan jumlah SPPG yang berkualitas menjadi prioritas agar distribusi MBG bisa merata dan efektif.”
Saat ini, hanya ada 16 dapur yang beroperasi di seluruh Jombang, sementara target idealnya adalah 174 dapur. Pemerintah Kabupaten Jombang terus mendorong harmonisasi program MBG agar lebih intens dan sinergis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SPPG, yang berperan penting dalam distribusi makanan kepada siswa.
Salah satu contoh SPPG yang sudah menerapkan standar teknis yang ketat adalah Tunas Mandiri di Sumobito. Melalui perencanaan menu bersama chef ahli dan pengawasan ketat terhadap bahan baku serta distribusi terjadwal, SPPG ini memastikan setiap porsi makanan aman, bergizi, dan layak dikonsumsi siswa.
Fatwa, ahli gizi dari Tunas Mandiri, menjelaskan proses teknis yang dilakukan mulai dari perencanaan menu hingga pengendalian mutu.
Menurut Fatwa, “Tim gudang melakukan penerimaan barang sesuai spesifikasi teknis yang telah disiapkan. Barang yang memenuhi kualitas diteruskan ke tahap persiapan mulai pukul 17.00 WIB, untuk menjaga mutu bahan.”
Produksi dan Distribusi
Bupati Jombang Warsubi saat meninjau program MBG
Proses produksi dimulai pada pukul 02.00 WIB dan distribusi dilaksanakan dalam dua kloter: pertama pada pukul 06.00 WIB untuk jenjang TK, RA, dan SD, dan kedua pada pukul 09.00 WIB untuk SMP dan SMA.
SPPG Tunas Mandiri melayani ratusan sekolah, termasuk RA Perwanida, SLB, SDN 1 Sumobito, SMP Khoiriyah, SMK Khoiriyah, SMA/SMK YPM, hingga SDN Sumobito, dengan jumlah porsi yang diproduksi setiap hari berkisar antara 3.500 hingga 3.600 porsi.
Namun, Fatwa mengakui bahwa salah satu kendala utama adalah preferensi siswa yang kurang menyukai sayuran. “Itu menjadi PR bagi kami, bagaimana memberikan pemahaman pentingnya serat yang terkandung dalam sayuran bagi tubuh,” katanya.
Ketersediaan bahan baku juga menjadi tantangan, terutama untuk produk susu plain dan buah pisang, yang stoknya tidak stabil seiring dengan bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi. Untuk memastikan keamanan pangan, SPPG Tunas Mandiri menerapkan standar ketat, mulai dari pemeriksaan bahan baku, pengawasan suhu, hingga distribusi yang menjaga agar makanan tetap aman hingga sampai ke tangan siswa.
“Saya juga mengapresiasi dukungan dari siswa dan guru yang ikut mengedukasi siswa agar mau mengonsumsi menu bergizi,” tambah Fatwa. Aspirasi dari siswa dan guru yang terus diterima menjadi acuan bagi perbaikan berkelanjutan.
Sertifikasi SLHS
Bupati Jombang meninjau program MBG
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan, SPPG Tunas Mandiri sedang mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dr. Hexawan Tjahja Widada, menegaskan bahwa pengurusan SLHS tidak sulit dan syarat administrasi meliputi fotokopi KTP, surat penunjukan penanggung jawab, serta sertifikat pelatihan higiene sanitasi. Proses pengajuan bisa dilakukan secara daring atau manual melalui sistem OSS, dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu 14 hari kerja.
“SLHS menjadi salah satu program prioritas di bidang pangan dan kesehatan. Kami tidak akan mempersulit proses pengajuannya,” kata dr. Hexawan.
Selain SLHS, sertifikasi lain seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifikasi halal, juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa setiap porsi MBG yang diterima siswa benar-benar aman, bergizi, dan layak konsumsi.
Pemerintah Jombang berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperluas jangkauan program MBG, agar lebih banyak siswa dapat menikmati makan bergizi secara gratis, serta menjaga kualitas pangan agar selalu aman dan sehat. [suf]